SALURANSATU.COM – Jakarta, 2 September 2025 – Pusat Studi Kota dan Dunia (PSKD) menegaskan bahwa kerusuhan di Jakarta dan beberapa kota besar Indonesia akhir pekan lalu tidak sekadar persoalan politik sesaat. Meski ada dimensi politik, akar permasalahan sesungguhnya terletak pada kondisi sosial-ekonomi yang semakin menekan kelompok miskin perkotaan (urban poor).
“Urban poor adalah kelompok masyarakat paling terjepit. Mereka menghadapi biaya hidup tinggi dan hampir tidak mendapat perlindungan sosial dari negara,” ujar Ketua Dewan Pengurus PSKD, Dedi Supriadi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kontras yang mencolok: meski tingkat kemiskinan nasional menurun menjadi 8,47 persen pada Maret 2025, angka kemiskinan di kota justru naik dari 6,66 persen (11,05 juta orang) menjadi 6,73 persen (11,27 juta orang) dalam enam bulan terakhir. Sebaliknya, kemiskinan di desa turun dari 11,34 persen menjadi 11,03 persen.
Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di perkotaan juga menunjukkan tren memburuk. Hal ini berbeda dengan desa yang, meski angka kemiskinannya lebih tinggi secara absolut, menunjukkan perbaikan kualitas hidup.
“Perlindungan sosial di desa jauh lebih kuat melalui Dana Desa, program padat karya, subsidi pertanian, dan bantuan berbasis komunitas,” tambah Dedi.
Sementara itu, urban poor di kota sangat bergantung pada mekanisme pasar dan jaringan informal, sehingga mereka sangat rentan saat harga pangan naik atau lapangan kerja menyusut. Dalam enam bulan terakhir, jumlah setengah penganggur di kota bertambah 460 ribu orang, dan ketimpangan sosial terus melebar (Gini Ratio perkotaan 0,409, jauh lebih tinggi dibanding desa 0,313).
“Ketimpangan dan kesulitan ini memicu frustrasi yang mudah berubah menjadi kemarahan sosial, sebagaimana terlihat dalam kerusuhan kemarin,” kata Dedi.
PSKD menilai kerusuhan akhir pekan lalu adalah akumulasi ketidakpuasan masyarakat miskin perkotaan. Meski ada kemungkinan keterlibatan aktor politik, yang terpenting adalah menyadari bahwa struktur sosial-ekonomi perkotaan yang retak menjadi ladang subur keresahan sosial.
“Urban poor ibarat bom waktu. Jika tidak segera ditangani, setiap percikan kecil—seperti ucapan elit politik atau kenaikan harga pangan—bisa memicu kerusuhan besar,” ujarnya.
PSKD menyerukan pemerintah menghadirkan instrumen khusus untuk melindungi masyarakat kota, setara dengan Dana Desa bagi desa. Kebijakan fiskal yang memperkuat ketahanan ekonomi lokal, subsidi pangan dan transportasi tepat sasaran, serta perlindungan sektor informal sangat mendesak. Tanpa itu, kota akan terus menjadi episentrum gejolak sosial-politik.
“Kalau desa bisa diproteksi dengan Dana Desa, mengapa kota dibiarkan tanpa perlindungan? Kerusuhan kemarin adalah peringatan keras agar kita tidak tutup mata terhadap penderitaan urban poor,” tutup Dedi.
Narasumber:
Dedi Supriadi
Ketua Dewan Pengurus
Pusat Studi Kota dan Dunia (PSKD)
