SALURANSATU.COM – JAKARTA – Pernyataan Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menkopulhukam, Mahfud MD di ruang komisi III DPR RI, Rabu (29/3/2023).
menuai reaksi dan tanggapan publik.
Jawaban Bambang Pacul atas permintaan Menkopolhukam, Mahfud MD untuk mendukung UU Perampasan Aset menunjukkan kalau anggota DPR RI tidak mewakilkan rakyat, tetapi lebih seperti petugas ketua partai.
Awalnya Mahfud MD mengusulkan, DPR RI segera mendukung UU Perampasan Aset.
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, sebenarnya anggota DPR RI mudah memutuskan undang-undang tersebut, tetapi ia menekankan, lobi tidak bisa dilakukan di DPR RI, karena anggota DPR patuh, tunduk, taat terhadap ketua umum partai masing-masing.
Sementara itu, Politisi PKS Mardani Ali Sera menanggapi pernyataan Bambang Pacul. Kepada saluransatu.com melalui sambungan seluler, Mardani mengatakan sejatinya pemilu legislatif itu memilih wakil rakyat. Jadi orang-orang yang duduk di DPR RI itu mewakili rakyat yang memilihnya di pemilu.
Untuk ketua umum partai politik, menurut Mardani, tugasnya adalah menjaga agar seluruh anggota partai politik dapat bekerja sesuai dengan visi misi partai.
Ia juga mengingatkan bahwa pernyataan wakil rakyat, apalagi dalam forum resmi yang terbuka, akan menjadi pegangan publik.
“Silakan. Monggo publik menilai sendiri,” katanya. (Denis)
