SALURANSATU.COM – JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI asal Fraksi PKS, drh. Slamet dengan tegas mengatakan menolak impor beras dalam interupsi Rapat Paripurna DPR yang hari ini digelar Selasa, (10/1/2023).
Menurutnya, Pemerintah saat ini sedang melakukan pengadaan beras sebanyak 500 ribu ton untuk memenuhi stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Namun sayangnya pengadaan beras tersebut justru berasal dari Impor bukan dari penyerapan beras petani dalam negeri.
Hal ini tentu saja adalah sebuah ironi karena disaat yang bersamaan stok beras nasional justru sedang surplus sebesar 1,7 juta ton. Mengapa bisa demikian?
“Menurut kami hal tersebut terjadi karena lemahnya tata kelola beras nasional dimana saat musim panen raya bulan Ferbuari hingga April penyerapan Bulog untuk Cadangan Beras Pemerintah sangat rendah yaitu hanya 233.240 ton sedangkan produksi beras bulan Februari-April mencapai 12,82 juta ton artinya produksi dalam negeri cukup untuk pemenuhan CBP,” ujarnya.
Dalam paparannya politisi senior PKS asal Sukabumi ini juga mendesak Perum Bulog untuk memaksimalkan penyerapan beras dari petani untuk pemenuhan stok Cadangan Beras Pemerintah secara nasional.
“Kami menolak dengan tegas impor beras dengan alasan pemenuhan stok CBP karena stok beras nasional saat ini sangatlah cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional,” katanyam
Selain itu, pihaknya juga menolak impor beras karena akan merugikan petani dalam negeri.
“Kami juga meminta pemerintah melalui perum bulog untuk memaksimalkan penyerapan beras dari petani untuk kebutuhan CBP dengan harga yang layak khususnya pada musim panen raya sehingga tidak ada alasan lagi kekurangan stok di akhir tahun,” katanya.
Terkait kondisi harga beras yang masih tinggi padahal sudah di lakukan impor beras, maka kata slamet pemerintah harus berani melakukan audit stok gudang dari perusahaan besar untuk mencegah terjadinya penimbunan yang mempengaruhi harga beras nasional. (*)
