SALURANSATU.COM, TASIKMALAYA – Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dedi Kurniawan menanggapi keluhan masyarakat soal pembangunan infrastruktur jalan yang rusak berat dan berlubang di kawasan akses wisata rekreasi Galunggung, desa Gunungsari, kecamatan Sukaratu, kabupaten Tasikmalaya.
Politisi PKS ini menjelaskan memang dalam 2 tahun terakhir negeri ini dilanda wabah pandemi Covid-19 sehingga kebijakan anggaran pemkab Tasikmalaya mengalami refocusing untuk penanggulangan darurat bencana pandemi.
“Sepanjang dua tahun kemarin banyak anggaran yang di refocusing termasuk infrastruktur yang tidak terlalu urgen/masih bisa ditunda ataupun dianggarkan ulang di tahun berikutnya. Kewenangan penanggulangan pandemi Covid-19 berada di Satgas Covid-19. Kita juga tidak banyak mengetahui secara detil apalagi PKS tidak berada di AKD (Alat Kelengkapan Dewan) terutama Badan Anggaran (Banggar), tidak terlibat secara langsung dalam perencanaan anggaran, kami akan berupaya melalui dinas terkait sebagai mitra kerja. Anggota dewan PKS saat ini tidak ada di komisi 3 yang berkaitan langsung dengan infrastruktur,” ujarnya kepada saluransatu.com Selasa (31/5/2022)
Menurut anggota komisi II ini banyak yang sudah dilelang bahkan ada juga sebagian yang sudah menggalang, “Ini semua kontraktor teh kelabakan akibat dampak pandemi Covid-19,” katanya.
Kemudian, kata dia, saat ini agenda pembangunan infrastruktur sedang kembali digaungkan di badan anggaran (banggar) DPRD untuk tahun anggaran yang akan datang.
“Mudah mudahan dengan melandainya pandemi, di perubahan nanti bisa dianggarkan. Walaupun tentunya tidak berharap banyak dengan anggaran perubahan,” jelasnya.
PKS tetap mengusulkan terutama tentang pembangunan infrastruktur desa-desa wisata dan jalur-jalur utama harus bagus sebagai penunjang pariwisata.
Adapun sumber lain bantuan-bantuan dana dari banprov maupun pusat untuk tahun ini sangat sedikit. Kita mendorong pemkab bisa lebih proaktif untuk mendapatkan anggaran dari pusat dan provinsi.
Selain itu, catatan penting dalam LKPJ kemarin adalah bagaimana mengupayakan suntikan anggaran yang lebih banyak dari pusat dan provinsi termasuk yang ada anggota dewannya dari dapil ini.
Oleh karenanya, PKS mendorong ke arah infrastruktur dan ekonomi masyarakat. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu baru bisa mengawal BSPS.
Selain infrastruktur, saat ini yang lebih prioritas pasca pandemi Covid-19 adalah pemberdayaan dan mengangkat potensi desa karena sekarang yang harus dibangkitkan adalah sumber daya manusianya.
“Apalagi IPM kita 2 terendah jadi bagaimana caranya masyarakat lebih banyak bisa berdaya, oleh karena itu harus ada terobosan program-program yang melibatkan banyak masyarakat seperti hanya membangkitkan koperasi, UKM lalu juga fasilitas-fasilitas pemberdayaan melalui kelompok-kelompok sedang dicoba dijalankan terutama leading sector pertanian, peternakan, BPR/perbankan juga sudah mulai dilibatkan,” pungkasnya. (Denis)
