SALURANSATU.COM – Kerja sama industri pertahanan antara Turki, Qatar, Pakistan, dan Indonesia merupakan langkah positif dan strategis untuk membangun kemandirian pertahanan. Kolaborasi ini membuka peluang bagi negara-negara Muslim untuk meningkatkan kapasitas industri pertahanan, bukan sekadar menjadi pembeli persenjataan, melainkan juga produsen dan pengembang teknologi.
Hal tersebut disampaikan Pizaro Gozali Idrus, Dosen Hubungan Internasional Universitas Al Azhar Indonesia, dalam menanggapi peluang kerja sama industri pertahanan keempat negara tersebut.
Menurut Pizaro, bagi Indonesia, kolaborasi ini penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemasok persenjataan tradisional, khususnya Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya. Diversifikasi mitra pertahanan diperlukan agar Indonesia memiliki lebih banyak pilihan strategis dan posisi tawar yang lebih kuat dalam menentukan kebijakan pertahanan nasional.
“Indonesia tentu tidak harus menutup kerja sama dengan Amerika Serikat. Namun, kita perlu memiliki lebih banyak alternatif agar tidak bergantung pada satu atau dua negara saja. Diversifikasi mitra pertahanan akan memperkuat posisi tawar Indonesia sekaligus memberikan ruang lebih besar untuk menentukan kebijakan pertahanan secara mandiri,” ujarnya.
Membuka Pasar Pertahanan ke Timur Tengah
Pizaro menilai, kerja sama tersebut juga dapat menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk memperluas pasar industri pertahanan nasional ke kawasan Timur Tengah. Karena itu, momentum kolaborasi dengan Turki, Qatar, dan Pakistan perlu dimanfaatkan secara maksimal, terutama untuk memperkuat hubungan industri, perdagangan, serta pengembangan teknologi pertahanan.
Menurutnya, potensi setiap negara memiliki karakteristik yang saling melengkapi. Turki mempunyai pengalaman kuat dalam mengembangkan industri pertahanan nasional dan telah menjadi salah satu pemain penting di pasar pertahanan Eropa dan Timur Tengah, mulai dari teknologi pesawat nirawak (*drone*), kendaraan lapis baja, hingga berbagai sistem persenjataan.
Pakistan memiliki pengalaman dalam pengembangan dan produksi alat utama sistem persenjataan (alutsista), serta teknologi nuklir. Qatar mempunyai kapasitas finansial dan ekonomi yang kuat di kawasan Teluk, sementara Indonesia memiliki fondasi industri pertahanan melalui PT Pindad, PT PAL Indonesia, dan perusahaan nasional lainnya.
“Jika potensi ini dipadukan secara serius, keempat negara berpeluang membangun ekosistem industri pertahanan yang saling melengkapi. Kolaborasi tersebut tidak boleh berhenti pada transaksi jual-beli senjata, tetapi harus berkembang menjadi kerja sama produksi, riset, dan penguasaan teknologi,” kata Pizaro.
Dari Diplomasi Politik Menuju Implementasi Strategis
Pizaro mengingatkan, Indonesia sebelumnya pernah berpartisipasi dalam Kuala Lumpur Summit yang diinisiasi Turki dan Qatar. Pengalaman tersebut, menurutnya, perlu menjadi pelajaran bahwa kerja sama antarnegara Muslim harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang konkret dan berkelanjutan.
Ia menilai, di tengah ketidakpastian geopolitik global, rivalitas Amerika Serikat dan China, konflik Amerika Serikat-Iran, serta lemahnya efektivitas lembaga internasional dalam menghentikan tragedi kemanusiaan di Gaza, negara-negara Muslim perlu memperkuat kapasitas kolektifnya.
“Sekarang diperlukan implementasi kebijakan yang lebih strategis agar sesama negara Muslim dapat saling bekerja sama, memperkuat kapasitas masing-masing, dan menjadi pemain global. Jangan sampai kerja sama hanya berhenti pada pertemuan politik dan pernyataan bersama,” ujarnya.
Pizaro juga menyinggung pengalaman pembentukan Developing-8 (D-8) pada akhir 1990-an, yang melibatkan Indonesia dan Turki. Organisasi kerja sama ekonomi negara-negara berkembang tersebut didirikan pada 1997, pada era Presiden B.J. Habibie dan Perdana Menteri Turki Necmettin Erbakan, untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan pembangunan di antara negara anggotanya.
Menurut Pizaro, semangat kerja sama tersebut relevan untuk dikembangkan lebih jauh, termasuk dalam bidang teknologi dan industri pertahanan. Ia menilai, Indonesia dan Turki perlu membangun agenda jangka panjang yang lebih konkret untuk memperkuat otonomi persenjataan.
Transfer Teknologi Harus Menjadi Prioritas
Bagi Pizaro, indikator keberhasilan kerja sama pertahanan tidak semestinya hanya diukur dari nilai transaksi atau jumlah senjata yang dibeli dan dijual. Hal yang lebih mendasar adalah kemampuan negara-negara mitra untuk menguasai teknologi, menjalankan riset bersama, meningkatkan kapasitas produksi, serta membangun rantai pasok yang lebih mandiri.
“Transfer teknologi harus benar-benar diwujudkan, bukan sekadar menjadi istilah dalam nota kesepahaman. Kita perlu memastikan bahwa kerja sama ini meningkatkan kemampuan teknis dan industri dalam negeri, bukan justru menciptakan ketergantungan baru,” tegasnya.
Karena itu, Indonesia perlu memanfaatkan kolaborasi tersebut untuk memperkuat PT Pindad, PT PAL Indonesia, dan industri pertahanan nasional lainnya. Kerja sama harus diarahkan agar tenaga ahli Indonesia mampu menguasai teknologi yang dikembangkan, komponen strategis dapat diproduksi di dalam negeri, serta ketergantungan terhadap suku cadang dan dukungan teknis dari luar negeri dapat dikurangi secara bertahap.
Pizaro menekankan, penguasaan teknologi menjadi kunci agar Indonesia tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi jangka pendek, tetapi juga membangun kemampuan pertahanan yang berkelanjutan.
Memperkuat Posisi Tawar di Tengah Geopolitik Global
Dalam perspektif yang lebih luas, kemandirian industri pertahanan dapat memperkuat posisi tawar negara-negara Muslim dalam tatanan internasional. Ketergantungan pada persenjataan asing bukan semata-mata persoalan teknis, melainkan juga berpotensi membawa konsekuensi politik dan diplomatik.
Pizaro mengaitkan hal tersebut dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Prinsip ini menuntut Indonesia untuk menjaga independensi dalam menentukan sikap dan kebijakan luar negeri berdasarkan kepentingan nasional.
Ia juga menyinggung gagasan Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan, yang dikenal melalui slogan “The World Is Bigger Than Five” atau “Dunia Lebih Besar dari Lima”. Gagasan tersebut mengkritik ketimpangan representasi dan kekuasaan dalam sistem internasional, khususnya dominasi lima negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Menurut Pizaro, kemandirian pertahanan akan memberi Indonesia dan negara mitranya lebih banyak pilihan strategis sehingga tidak mudah terpengaruh tekanan politik dari negara pemasok senjata.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kerja sama pertahanan antara Turki, Qatar, Pakistan, dan Indonesia tidak seharusnya diarahkan untuk membentuk blok militer yang berhadapan dengan Amerika Serikat, negara-negara Barat, Rusia, ataupun kekuatan global lainnya.
“Tujuan utamanya bukan membentuk blok militer baru, melainkan membangun kemandirian dan memperluas pilihan strategis. Indonesia tetap dapat bekerja sama dengan Amerika Serikat, Eropa, Rusia, maupun mitra lainnya. Namun, kita juga harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan pertahanan nasional bersama mitra yang mendukung kepentingan jangka panjang Indonesia,” jelasnya.
Indonesia Harus Menjadi Pemain, Bukan Sekadar Konsumen
Pizaro berharap, kerja sama industri pertahanan antara Turki, Qatar, Pakistan, dan Indonesia dapat menjadi model kolaborasi yang menempatkan penguasaan teknologi, penguatan kapasitas produksi, dan kepentingan jangka panjang sebagai prioritas.
Menurutnya, negara-negara Muslim memiliki peluang untuk membangun kekuatan industri pertahanan melalui kemitraan yang saling menguntungkan, tanpa harus terjebak dalam ketergantungan terhadap negara-negara produsen senjata besar.
Bagi Indonesia, momentum ini harus diterjemahkan menjadi kebijakan industri yang konsisten, investasi riset dan pengembangan, penguatan sumber daya manusia, serta transfer teknologi yang terukur.
“Indonesia tidak boleh hanya menjadi konsumen persenjataan dari negara-negara besar. Kita harus meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan teknologi, memperkuat industri nasional, dan membangun kemitraan yang setara. Seperti semangat yang sering dikaitkan dengan pemikiran Bung Karno, Indonesia tidak boleh sekadar menjadi penonton dalam dinamika dan konflik global,” pungkasnya.
