BANDUNG – Ketua Pansus 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Haru Suandharu meminta Dinas Sosial Provinsi setempat segera melakukan kajian bersama atau kajian ulang terkait kebijakan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19.
Pihaknya meminta Dinas Sosial Provinsi Jabar segera melakukan kajian bersama para mitra agar dapat menganalisa lebih jauh terkait efektivitas dari bantuan tersebut.
Haru menuturkan Bansos COVID-19 Pemprov Jabar saat ini yang berupa sembako menuai banyak masukan agar lebih praktis, yaitu bansos dialihkan semua pada penyaluran uang tunai dan hal tersebut sudah menjadi kesepakatan antara Pemprov dan DPRD Jabar.
“Apakah memang diperlukan atau tidak. Kalau memang diperlukan lagi ya Pemprov harus segera mengalokasikan dan mungkin bentuknya dalam bentuk uang tunai,” kata politisi Fraksi PKS DPRD Jawa Barat ini Haru di Bandung, Jumat (16/4/2021).
Terkait masalah tersebut, kata Haru, pihaknya beberapa hari lalu telah melakukan rapat kerja bersama PT Pos dan Bulog di Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
Haru menuturkan, perihal efektivitas penyaluran bantuan diharapkan harus lebih antisipatif, menimbang Pandemi COVID-19 masih belum tau kapan berakhirnya.
Oleh karena itu Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang merupakan jaring pengaman sosial yang harus tetap terjaga pertumbuhannya.
“Pemprov harus jaga-jaga makanya alokasinya harus efektif, efisien dan substantif pertama. Karena sebagai jaring pengaman sosial kalau pertumbuhannya masih negatif nanti akan banyak orang yang tidak mampu,” katanya.
“Alokasi anggaran berikutnya harus efektif yang mengungkit ekonomi nasional khususnya di Jawa Barat,” tukasnya. (*)