saluransatu.com – Komisi I DPRD kota Bekasi kembali mengingatkan pemerintah kota Bekasi untuk menepati janjinya yang rencananya akan segera menerapkan sistem absensi pegawai berbasis elektronik awal tahun 2017 lalu. Hal itu dikatakan ketua komisi I Ariyanto Hendrata kepada bekasimedia.com lewat selulernya saat melakukan kunjungan kerja dengan pemerintah kota Pekalongan. Senin (13/6/2017).
Ketua komisi I asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ini merasa heran saat kunjungan kerja di kota Pekalongan yang APBD nya belum mencapai triliunan mampu menerapkan sistem absensi berbasis elektronik, namun mengapa di kota Bekasi yang APBD nya tembus hingga 5,6 triliun tidak bisa membuat terobosan canggih tersebut.
“Kami kembali mengingatkan kepada pemerintah kota Bekasi agar segera menepati janjinya untuk melakukan penerapan sistem absensi berbasis elektronik. Karena ini penting dan tujuannya untuk meningkatkan kedisplinan dan produktifitas pegawai,” pungkasnya.
Lebih lanjut Ariyanto menegaskan berdasarkan hasil sidak komisi I di beberapa instansi pemerintah kota Bekasi pihaknya masih saja menemukan sistem absensi manual di kantor kantor kelurahan, kecamatan bahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan pemerintah kota Bekasi.
Padahal menurut Ariyanto pada pertengahan tahun 2016 lalu, komisi I DPRD kota Bekasi dalam rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait telah mengirimkan surat rekomendasi kepada pemerintah kota Bekasi tentang lemahnya sistem absensi pemerintah daerah. Untuk itu komisi I berharap adanya perubahan signifikan dari Pemkot Bekasi karena DPRD sebagai fungsi pengawasan atas jalannya pemerintah daerah masih menilai absensi berbasis non elektronik masih sangat lemah dan rawan untuk di manipulasi.
Ditanyakan kesiapan pemkot Bekasi sendiri dalam menarapkan sistem absensi canggih ini, komisi I mengatakan hingga kini pihaknya belum menemukan adanya perubahan signifikan, kalaupun ada yang menggunakan finger print akan tetapi tidak terkoneksi dengan sistem secara online.
“Sekarang belum ada sistem absensi yang dimaksud. Ada beberapa OPD yang menggunakan Finger Print tapi tidak terkoneksi ke sistem secara online, jadi laporannya masih manual per bulan,” imbuhnya. (Dns)
