Keberadaan Dewan Kota Cerdas Bekasi Tidak Gunakan APBD

SALURANSATU.COM – PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bekasi terus berupaya melakukan penerapan Kota Cerdas (Smart City). Kota Cerdas ini nantinya tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah saja, namun juga diikuti oleh seluruh elemen masyarakat yang ada.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Dearah (Bappeda) Kota Bekasi, Koswara Hanafi mengatakan, keberadaan Dewan Kota Cerdas yang tengah dibentuk oleh Pemkot Bekasi ini, menjadi wadah bagi keterlibatan penerapan smart city di Kota Bekasi.
“Smart City tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah saja, tetapi harus melibatkan stakeholder lainnya, sehingga keiinginan masyarakat bisa terintegrasi langsung dengan Pemerintah,” ujar Koswara kepada awak media, usai melakukan pertemuan dengan pengurus Dewan Kota Cerdas Bekasi, di Graha Hartika, Wulansari, Bekasi Selatan, Kamis (8/6/2017).
Ia menjelaskan, Dewan Kota Cerdas ini melibatkan beberapa perwakilan, diantaranya sektor swasta. Soal anggarannya pun juga tidak akan menggunakan APBD Kota Bekasi.
“Ini bukan lembaga yang menghabiskan uang ABPD, tetapi mereka akan melakukannya secara mandiri. Oleh sebab itu, smart city itu bukan hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga harus ada keterlibatan swasta, sehingga itu akan bersinergai. Kalau Dewan Kota Cerdas ini berjalan secara betul, ini akan menghasilkan hal yang luar biasa bagi masyarakat,” jelas Koswara.
Sementara Bidang Kemanan dan Kebencanaan Kota Cerdas, Cahyo Tamtomo menambahkan, penerapan kota cerdas ini adalah implementasi dari Sustainable Development Goals (SDGs) dan Millennium Development Goals (MDGs), yang bertujuan untuk membangun masyarakat dunia di era digitalisasi.
“Sekarang ini kita sedang beralih kepada penerapan Information and communication technology (ICT), dimana semua akses pelayanan kepada masyarakat bisa didapat dengan cepat dan tepat, sehingga terjadi sebuah efesiensi yang tinggi, mulai dari sumber daya manusianya hingga ke sumber daya alamnya, itu yang disebut Smart,” ungkap peneliti di Pusat Kajian Kekuatan Udara dan Angkasa Indonesia itu.
Menurut dia, smart city yang dijalankan Pemkot Bekasi saat ini baru sebatas e-goverment dan itu belum melibatkan seluruh masyarakat yang ada. Oleh sebab itu, kehadiran dewan kota cerdas ini sangat diharapkan mampu menjadi sebuah terobosan yang memperudah akses keinginan masyarakat.
“Kalau yang punya Pemkot itu kan namanya smart goverment, ini namanya smart komunitas, sehingga terjadinya dua arah komunikasi. Masyarakat yang punya keinginan pun bisa langsung disampaikan, yang nantinya bisa di fasilitasi oleh servernya dewan kota cerdas ini,” terang Cahyo.
Cahyo mengharapkan pertemuan untuk membahas pengukuhan dewan kota cerdas yang difasilitasi oleh Bappeda Kota Bekasi ini, tidak hanya sebatas pembahasan untuk dokumentasi pribadi, namun harus segara terelasisasi. (alf)