SALURANSATU.COM – Jakarta – Di tengah kontroversi pengaspalan di Simpang Santa Jakarta Selatan, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Achmad Yani meminta Pemprov DKI Jakarta harus segera bangun kembali trotoar dan jalur sepeda yang hilang.
“Harus dipikirkan secara matang, pembangunan oleh pemimpin sebelumnya harus dilanjutkan, jangan sampai konsep kota yang sudah baik, jadi berantakan,” kata Yani, Senin(17/4/2023) yang juga wakil rakyat dari daerah pemilihan Jakarta Selatan VIII ini.
Terkait dengan komitmen Pemprov DKI untuk mendorong masyarakat agar menggunakan transportasi umum, Yani menilai, hal ini jangan cuma menjadi jargon saja, tapi juga dibuktikan oleh pejabat-pejabat publiknya.
“Kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi beralih ke kendaraan umum memang berat, tapi ini harus dipastikan seperti dikutip dari teman-teman B2W untuk keberlangsungan konsep kota yang laik huni, accesable dan rendah emisi,” ujar Yani.
Masih menurut Yani, konsep yang jelas dari kasus ini harus segera dituangkan dan disosialisasikan. Yani khawatir, akan ada berapa ruas jalan lagi yang akan mengalami hal yang sama jika pembongkaran ini sudah dicontohkan oleh Pemprov DKI.
“Selamanya akan jadi gejolak di masyarakat, Pemprov DKI harus memikirkan hal tersebut, dibicarakan bersama wakil rakyat, kemudian pakar dan juga dengan komunitas-komunitas terkait, agar suasana tenang tetap terjaga, terlebih di bulan suci Ramadan ini,” tandasnya.
Yani juga menambahkan, penghapusan trotoar dan jalur sepeda ini secara tidak langsung telah menghambat upaya untuk mengurangi pencemaran udara di Jakarta yang kita hadapi bersama. Gubernur sebelumnya sudah sangat baik langkahnya dengan memperbanyak dan memperlebar trotoar agar menjadi lebih nyaman berjalan kaki dan membuat jalur bersepeda untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor serta polusi udara yang ditimbulkannya.
Sementara itu, Pengadilan negeri juga sudah mengabulkan gugatan masyarakat atas pencemaran udara di Jakarta. Lagi pula di jalur persimpangan Pasar Santa itu sudah ada sarana BRT untuk transportasi publik yang harusnya dimaksimalkan daripada memaksakan memberikan kenyamanan pengguna kendaraan pribadi dengan mengorbankan trotoar dan jalur bersepeda.
Jika Jakarta ingin seperti kota modern dan nyaman di dunia, kebijakannya seharusnya mengutamakan transportasi publik pengguna sepeda dan pejalankaki. Bukan terus-menerus menyediakan fasilitas bagi pengguna kendaraan pribadi yang menambah beban kemacetan.
“Apalagi sebelumnya anggaran untuk pembuatan jalur sepeda uga sudah dipotong oleh PJ Gubernur saat ini,” katanya.
Seperti diketahui, menurut data Koalisi Sipil, beban emisi DKI Jakarta dari transportasi mencapai 19.165 ton/hari, yang bersumber dari sepeda motor (45%), truk (20%), bus (13%), mobil diesel (6%), mobil bensin (16 %).
Pengembangan lajur sepeda di Jakarta adalah yang paling progresif di dunia saat ini, jadi seharusnya dipertahankan dan diperluas secara massif di seluruh wilayah kota. Apapun yang dilakukan DKI Jakarta akan menjadi benchmark bagi kota-kota lain tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara. Lajur sepeda selain sebagai penanda kemajuan peradaban kota, juga sangat efektif mengendalikan kemacetan dan emisi kendaraan.
