SALURANSATU.COM – JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI asal Fraksi PKS, drh.Slamet mengatakan tidak habis pikir atas kesemrawutan data antar lembaga negara di Indonesia. pasalnya pada rapat dengar pendapat antara eselon 1 Kementerian pertanian, kepala bulog, kepala Bapanas dan ID Food terjadi debat yang cukup alot antara dirjen kementan dan kepala bulog mengenai keabsahan data masing masing lembaga.
Dalam RDP tersebut diketahui bahwa Kementan menyatakan terdapat sekitar 600 ribu stok beras CBP yang tersebar di penggilngan besar dan beberapa rumah tangga petani yang kemudian mendapatkan tanggapan negatif dari kepala bulog Budi waseso. Jendral polisi ini mengatakan bahwa data tersebut memang sudah disepakati sebulan yang lalu saat rapat terbatas namun hingga RDP berlangsung belum ada satupun realisasinya.
Menanggapi hal tersebut
Ketua umum Rumah Petani Nelayan Nusantara (RPNN)
drh Slamet mengemukakan bahwa kondisi ini sudah menunjukkan Indonesia sudah darurat data akut. menurutnya, bagaimana mungkin lembaga negara tersebut tidak satu suara terkait jumlah stok CBP. padahal cadangan beras tersebut sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan secara nasional.
“Negara ini sudah darurat data, bagaimana mungkin data yang digunakan setingkat kementerian tidak valid? padahal ini adalah untuk kepentingan bangsa,” tegasnya.
Slamet juga menekankan jangan sampai ada upaya pengkondisian data agar peluang impor beras kembali dibuka. pemerintah harus benar-benar menyerap beras yang diproduksi oleh petani dalam negeri untuk memenuhi target CBP.
Menurutnya saat ini sudah mendekat akhir tahun dan cadangan beras pemerintah sudah berada dibawah kondisi aman sehingga berpotensi membuat chaos jika tidak segera dipenuhi.
sebelumnya pada hari rabu 23 november 2022 telah dilakukan rapat dengar pendapat antara komisi IV DPR RI dengan mintra komisi yaitu Eselon 1 Kementan, ID FOOD, Badan Pangan nasional dan Bulog. pada agenda tersebut membahas mengenai upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas khususnya beras.
