SALURANSATU.COM – JAKARTA – Ketua Perhimpunan Petani Nelayan Seluruh Indonesia (PPNSI) drh. Slamet menyambut baik hasil kesimpulan rapat kerja komisi IV DPR RI dengan eselon I Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP). Rapat kerja tersebut menghasilkan kesepakatan atas usulan kenaikan pagu anggaran KKP tahun 2023 sebesar Rp10,1 triliun dengan rincian Rp6,10 triliun pagu indikatif dari kementerian keuangan dan 4 triliun rupiah, usulan tambahan.
Menurut Slamet yang juga anggota komisi IV hal tersebut didasari oleh performa sektor perikanan yang menunjukkan daya resiliensi yang sangat baik terutama saat badai pandemic Covid-19 melanda Indonesia.
“Sektor perikanan terus tumbuh positif bersama dengan sektor pertanian yang menjadi buffer utama perekonomian nasional. Selain itu performa ekspornya juga terus mengalami peningkatan signifikan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (7/6/2022).
Lebih lanjut, Slamet menegaskan pihaknya menyetujui tambahan anggaran 2 triliun, dengan catatan diperuntukkan fokus untuk program program yang bersentuhan langsung dengan peningkatan kesejahteraan nelayan, bukan untuk tambahan operasional kegiatan rutin.
Perputaran ekonomi sektor perikanan tangkap mencapai Rp 251 triliun setiap tahunnya namun pelaku perikanan Indonesia khususnya yang skala kecil masih belum mendapatkan porsi yang sebanding.
“Oleh sebab itu, saya usulkan dalam perencanaan anggaran KKP seharusnya mampu menyelesaikan persoalan dasar yang dihadapi oleh para pelaku usaha perikanan khususnya yang skala kecil. Misalnya pengadaan sarana dan prasarana pelabuhan untuk nelayan lokal, bantuan benih dan pakan ikan serta bantuan lain yang sifatnya stimulus yang pada satu sisi mampu meningkatkan kesejahteraannya, juga pada sisi yang lain mampu menggerakkan ekonomi daerah.
Terkait usulan tambahan anggaran KKP sebesar 4 triliun, Slamet juga meminta Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk meng-goalkan usulan komisi ini. Karena kunci akhir pembahasan anggaran DPR dan pemerintah adalah di Banggar yang nantinya akan menjadi pagu definitif setiap kementerian yang disahkan dalam APBN tahun 2023.
Besar harapannya anggaran KKP ini dapat kembali seperti di tahun 2015 yang mencapai Rp13 triliun lebih sehingga dengan porsi anggaran yang longgar kementerian KKP dapat dengan leluasa mengejar target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama KKP.
Dikutip dari laman liputan6.com Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatatkan ekspor perikanan dengan nilai ekspor mencapai USD 4,56 miliar atau setara Rp65,3 triliun (kurs: Rp14.337 per dolar AS) sepanjang tahun 2021.
Selain itu berdasarkan data sementara Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor produk perikanan pada Maret 2022 mencapai USD548,35 juta atau setara Rp7,87 triliun. Angka ini naik 22,48 persen dibanding Februari 2022, dan meningkat 14,87 persen dibanding nilai ekspor bulan Maret tahun sebelumnya. (*)
