SALURANSATU.COM – Jakarta – Legislator PKS drh. Slamet yang juga anggota Komisi IV DPR menanggapi beberapa hal terkait temuan BPK dalam rapat kerja dengan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (9/6/2011).
Dalam kesempatan tersebut drh. Slamet meminta agar Menteri Pertanian memberikan penjelasan yang konkrit kepada Komisi IV terkait alasan-alasan yang disampaikan kepada BPK.
“Sebagai mitra kerja komisi 4, DPR dalam fungsi pengawasan meminta penjelasan termasuk jawaban-jawaban yang disampaikan pada BPK juga disampaikan pada komisi 4,” ujarnya.
Pertama, pembayaran atas pengadaan benih yang tidak dapat diidentifikasi penyalurannya sebesar 934,5 juta, kemudian putus kontrak senilai 14,93 miliar. “Saya melihat ini juga masih menjadi program unggulan di tahun 2020, rencana kegiatan di tahun 2022, anggarannya sekitar 346 miliar sehingga ini penting menjadi catatan kita,” tambahnya.
Kedua, optimalisasi lahan rawa berdasarkan catatannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporannya tidak sesuai dengan prosedural. Namun ia melihat hal ini masih menjadi program optimalisasi lahan di rencana anggaran Tahun 2022 sekitar 179 miliar.
Lebih lanjut, drh Slamet mengatakan penanganan pandemi Covid-19 tahun 2020 (menurut temuan BPK) juga belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.
Selain itu, dalam temuan BPK lainnya yakni terkait peremajaan kelapa sawit yang tidak valid senilai 39 miliar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.
“Di tahun 2022 saya juga belum melihat target NTP (Nilai Tukar Petani *red) yang akan dicapai oleh Kementan, saya kira ini menjadi penting karena ukuran ukuran standar yang bisa kita terjemahkan ke dalam angka-angka,” pungkasnya. (Denis)