Dr. Addirrahman: 98 Persen Penggerak Roda Ekonomi Nasional UMKM - saluransatu.com

Dr. Addirrahman: 98 Persen Penggerak Roda Ekonomi Nasional UMKM

SALURANSATU.COM – Direktur Eksekutif Bersama Institute, Dr. Addirrahman menyatakan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia belakangan ini meningkat sebanyak 0,05%. Salah satu penopangnya terlihat dari geliat kegiatan perekonomian usaha kecil yang signifikan, baik di sektor tradisional maupun modern melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 99,9%.
Usaha mandiri yang dijalankan oleh masyarakat menengah ke bawah ini memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa dengan lebih dari 98% berstatus usaha mikro. Juga karena keunggulannya di beberapa faktor yakni kemampuan fokus yang spesifik, fleksibilitas nasional, biaya rendah, dan kecepatan inovasi.
Bahkan tenaga kerja Indonesia di topang oleh UMKM 97%. Dan PDB Indonesia berasal dari UMKM sebesar 61,1%, walaupun untuk konteks rantai produk global Indonesia masih 6,3%, hal itu ia katakan dalam opening speech-nya pada kegiatan Zoominari Nasional Bersama Institute, Kamis,(23/7/2020).
Namun, kata dia, masalah utama UMKM ada pada modal, distribusi, inefisiensi, pembukuan masih manual, manajeman waktu dan yang paling penting adalah izin usaha. Sementara regulasi untuk UMKM terus dicetuskan dan hanya sekedar regulasi. Tidak sampai ke UMKM apalagi Ultra Mikro yang sangat membutuhkan perlindungan.
“Sebenarnya disini ada dua sektor yang berperan. Sektor pertama UMKM sebagai penggerak perekonomian nasional, dan satunya pihak oligarki menjadi peran dan pemegang kekuasaan. Dimana ada kepentingan disitu akan bermain, lain lagi ketika peranan ini dimainkan oleh pihak politisi, dimana saat mencalonkan UMKM menjadi roda untuk menang. Namun saat terpilih UMKM menjadi sektor yang diabaikan, Itu yang saya katakan bahwa kebijakan terhadap UMKM ini selalu mengalami anomali,” lanjutnya.
Contoh kebijakan sertifikasi halal menurutnya sangat bagus, namun dilapangan sangat mahal. Sehingga harapan UMKM Syariah yang memiliki sertifikasi halal itu bisa tercapai, dalam prakteknya menjadi sulit karena ada konflik kepentingan di level praksisnya. Harapan kita bersama semoga sektor riil yang satu ini, tetap bertahan dan selalu mendapat perlindungan dari semua pihak, tidak di politisasi lagi.
Disinggung soal perbedaan geliat ekonomi UMKM sebelum dan saat pandemi Covid-19, Dosen FEBI UIN Sultan Thaha Saifuddin, Jambi ini mengatakan krisis 1998 berbeda dengan saat pandemi.
“UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional. 61,1% PDB kita ditopang oleh UMKM. Daya tahan UMKM terhadap krisis juga cukup kuat. Akan tetapi, berbeda dengan krisis tahun 1998 yang dimulai dari krisis keuangan, krisis yang dipicu pandemi menganggu sektor ril secara langsung,” pungkasnya. (*/dns)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *