Shortfall Perpajakan Terulang Setiap Tahun, Anis Minta Menkeu Lakukan Evaluasi Serius - saluransatu.com
News  

Shortfall Perpajakan Terulang Setiap Tahun, Anis Minta Menkeu Lakukan Evaluasi Serius

SALURANSATU.COM – Dalam Rapat kerja (Raker) dengan Menkeu & Menteri PPN/Ka Bappenas Selasa (23/6/2020) yang membahas Pagu Indikatif Kementerian Keuangan Pada RAPBN 2021, Anggota DPR RI Komisi XI Anis Byarwati menyoroti laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2019 yang menyebutkan terdapat kenaikan jumlah putusan pengadilan pajak atas banding dan gugatan yaitu dari 6034 menjadi 6763 dalam satu tahun. Anis mengkritisi sisi lain yaitu tingkat kemenangan DJP atas peradilan perpajakan sepanjang 2019 yang menurun dari 43,5% menjadi hanya 40,4%. Jumlah putusan pengadilannya naik tetapi tingkat kemenangannya menurun.
“Bagaimana Kementerian Keuangan membimbing, mengarahkan, memaksimalisasi, kinerja otoritas perpajakan agar kinerja otoritas perpajakan jadi semakin baik? Dan bagaimana juga evaluasinya?” tanyanya.
Anis menegaskan bahwa evaluasi ini sangat penting untuk memacu kinerja otoritas pajak agar target-target yang dicanangkan dapat tepat sasaran optimal sehingga meminimalisir shortfall perpajakan setiap tahun. “Karena faktanya shortfall perpajakan selalu terjadi setiap tahun,” ungkapnya.
Politisi dari Fraksi PKS ini juga mengemukakan temuan-temuan BPK atas pengelolaan utang tahun 2019 oleh Kementerian Keuangan. BPK telah memberikan catatan, belum ada pembagian tugas wewenang antar instansi pemerintah tentang pengembangan pasar surat utang negara dan surat berharga syariah negara, pengelolaan DPPN, program BPI, dan risk pro oleh BLU LPDP tahun 2017 sampai 2021 pada tahun 2019 yang dinilai kurang efektif. “Bagaimana dan langkah apa yang sudah dikerjakan oleh Kementerian Keuangan terkait dengan rekomendasi-rekomendasi BPK RI tersebut?” ujarnya.
Anis menekankan kepentingan menindaklanjuti temuan BPK tersebut untuk minimalisir permasalahan pengelolaan anggaran negara yang tidak efektif dan efisien. “Agar di masa mendatang, APBN kita semakin kredibel,” tuturnya.
Secara khusus, Anis juga menyoroti Program Dukungan Manajemen di Kemenkeu dengan alokasi anggaran sebesar 40 trilyun lebih atau sebesar 94,6 % dari total pagu indikatif yang jumlahnya 42 Trilyun. Dalam pemaparannya, Menkeu menjelaskan bahwa anggaran program dukungan manajemen ini mencakup seluruh unit eselon I dengan seluruh kegiatan yang ada di dalamnya.
“Bagaimana logika berpikirnya, ketika dari 5 program yang ada, satu program yaitu dukungan manajemen yang mencakup seluruh unit Eselon I menggunakan anggaran 94,6% dari total anggaran pagu indikatif ?” tanyanya. Menurut Anis, dengan proporsi alokasi yang sedemikian besar, seharusnya diberikan penjelasan kerangka pikir yang lebih detail. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *