Wakil Rakyat Jawa Barat Periode 2019-2024 Wajib Bekerja untuk Kepentingan Rakyat dan Keberlangsungan Lingkungan Hidup - saluransatu.com

Wakil Rakyat Jawa Barat Periode 2019-2024 Wajib Bekerja untuk Kepentingan Rakyat dan Keberlangsungan Lingkungan Hidup

Bandung, 27 Agustus 2019 – Pemilu Legislatif 2019 telah selesai dan penetapan hasil pemilu legislatif oleh KPU Pusat dan Daerah telah dilakukan. Dipastikan Jawa Barat telah memiliki 1446 orang wakil rakyat, terdiri dari 91 orang di DPR RI, 100 orang wakil rakyat di DPRD Provinsi dan 1.275 orang wakil rakyat di tingkat DPRD di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.
Perlu kita ketahui bahwa anggota DPRD di 27 Kabupaten/Kota di Jabar telah dilantik, diambil sumpah janji beberapa waktu lalu. Kemudian, sekitar tanggal 2 September 2019 anggota DPRD provinsi akan dilantik dan diambil sumpah dan janjinya. Kemudian, pada bulan oktober 2019, anggota DPR RI asal Jawa Barat juga akan dilantik dan diambil sumpah dan janjinya sebagai wakil rakyat yang akan menjalankan tugas sebagai LEGISLATIF yang memiliki fungsi/peran ; pengawasan, legislasi/pembuat peraturan perundang-undangan, budjeting dan penyerap dan pejuang aspirasi/suara rakyat.
Dedi Kurniawan, Ketua Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat mengatakan kami tidak menafikan mereka berangkat dari Kendaraan Politik/Partai Politik yang berbeda-beda yang bersaing di PEMILU 2019, namun perlu diingat bahwa terpilihnya mereka bukan karena Jasa atau Pemberian Partai Politik, tetapi hasil dari Aspirasi Rakyat, dari Suara Rakyat sehingga tidak Salah jika kami meminta para WAKIL RAKYAT bekerja untuk rakyat, lebih mengedepankan Kepentingan Rakyat dibanding Kepentingan Partai Politiknya, kelompoknya, pendukung serta pengusaha/penyokong MEREKA pada saat PEMILU 2019 lalu.
Dari sekitar 33 juta rakyat Jawa Barat yang masuk hak Pilih, sekitar 75 % yang telah memilih/memberikan hak suaranya. Rakyat yang memilih bukan rakyat dari Partai Politik, tetapi Rakyat Jawa Barat yang menginginkan Perubahan dan Menaruh Harapan kepada wakil rakyat terpilih agar dapat menjadi bagian dari Legislator yang memiliki keberpihkan pada kepentingan kesejahtaraan rakyat banyak dan keberlanjutan lingkungan hidup di Jawa Barat, kata Dedi Kurniawan.
Dedi Kurniawan mengatakan seperti yang kita ketahui semua, sebagai legislatif diharapkan para wakil rakyat dapat menjadi pengawas dan evaluator kebijakan, pembuat aturan dan kebijakan dan pengayom serta wakil rakyat yang memperjuangkan aspirasi rakyat bukan malah menjadi penyokong Eksekutif dan tutup mata akan keadaan. Para wakil rakyat jangan jadi macan ompong yang tidak punya nyali terhadap kinerja eksekutif. Memang penting, sinergitas kerja eksekutif dan legislatif diperlukan tapi sinergitasnya harus untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompoknya dan kepentingan segelintir orang, apalagi sampai merugikan dan mengorbankan rakyat.
Kami masih sering melihat para wakil rakyat/anggota Dewan banyak makan gaji buta, tidak bekerja sesuai tufoksi. Malah banyak juga berkolaborasi dengan eksekutif dalam meloloskan projek-proyek untuk kepentingan kelompok yang sarat dengan praktek kolusi dan korupsi.
Meiki W Paendong, Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat mengatakan setelah dilantik para wakil rakyat Jawa Barat harus membentuk kelengkapan Dewan mulai dari pemilihan/penetapan Ketua, Fraksi dan komisi serta badan kelengkapan dewan lainnya. untuk hal ini, Partai Politik harus lebih cerdas dan Jeli menempatkan orang2nya atas dasar kemampuan, kompetensi, integritas kapasitas dan pengalaman yang benar-benar teruji bukan atas dasar pesanan dan kepentingan partai politik apalagi kepentingan para pengusaha/pemodal.
Meiki W Paendong mengatakan di tengah menurunnya daya dukung keberlanjutan lingkungan DAS Jawa Barat, buruknya indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Jawa Barat yang menempatkan Jawa Barat berada pada peringkat 31 dari 34 provinsi di Indonesia, meningkatnya kuantitas bencana lingkungan hidup akibat perusakan lingkungan hidup dan perubahan iklim, Jawa Barat memerlukan para Wakil Rakyat yang diduduk di kursi DPR RI, DPRD Provinsi dan 27 Kabupaten/Kota yang benar-benar serius dan berkomitmen nyata untuk kepentingan percepatan pemulihan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan mengarusutamakan kepentingan keberlanjutan lingkungan hidup dalam pembangunan ruang dan wilayah di Jawa Barat.
Kami berharap wakil rakyat juga dapat memperjuangkan alokasi anggaran lingkungan hidup sebesar 10 % dari total APBD, yang saat ini masih kecil, hanya di bawah 1% baik di level provinsi maupun kabupaten/kota.
Meiki W Paendong mengatakan dalam aspek lingkungan hidup, para Wakil Rakyat periode sebelumnya, belum menunjukan kerja nyatanya dalam memajukan kualitas lingkungan hidup di Jawa Barat baik di level provinsi maupun kabupaten kota. Banyak kasus-kasus perusakan dan pencemaran lingkungan hidup di sektor pertambangan, kehutanan, pesisir laut, agraria, pertanian/perkebunan, energi, limbah industri, infrastruktur skala besar seperti PLTU, Jalan Tol, Bendungan dll yang belum mendapat perhatian serius wakil rakyat. Selain itu, banyak pengaduan-pengaduan warga yang dilaporkan kepada legislatif, tidak ditindaklanjuti dengan serius, tidak jelas penanganannya yang dilakukan oleh wakil rakyat.
Oleh karena itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat menuntut para Wakil Rakyat Jawa Barat sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya untuk:
Mengevaluasi aturan dan kebijakan pembangunan yang merugikan rakyat Jawa Barat dan merugikan keberlanjutan lingkungan hidup DAS di Jawa Barat serta membuat aturan dan kebijakan pembangunan yang mengarusutamkan kepentingan rakyat dan keberlanjutan lingkungan DAS di Jawa Barat
Menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala daerah dalam menjalankan aturan dan kebijakan pembangunan dan pengurusan ruang dan wilayah
Menjalankan fungsi budjeting dengan mendorong peningkatan alokasi anggaran lingkungan hidup 5-10 % dari total APBD di level daerah
Memastikan Gubernur Jawa Barat 2018-2023 merealisasikan janji politik komitmen lingkungan hidup yang telah ditandatangani pada saat PILGUB 2018
Menjalankan fungsi aspirasi rakyat, lebih terbuka atas pengaduan-pengaduan rakyat, kasus-kasus lingkungan serta dapat mendorong percepatan masalah dan kasus-kasus lingkungan hidup yang terjadi.
Tidak melakukan praktek-praktek korupsi yang merugikan dan mengorbankan rakyat banyak dan lingkungan hidup.
Dedi Kurniawan (Ketua Dewan Daerah Walhi Jawa Barat)
Meiki W Paendong (Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat)