SALURANSATU.COM – Surat rekomendasi penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Majalengka, Jawa Barat, Karna -Tarsono (Soekarno) oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan diduga kuat palsu.
Protes pun dilayangkan. Kader PDI Perjuangan, Uyun Saeful Yunus menyatakan sikap bentuk protesnya meminta DPP PDI Perjuangan segera mengambil sikap dan memberikan sanksi tegas karena rekom tersebut diduga palsu.
“Ini adalah bukti nyata perbuatan kader partai yang sudah merusak kredibilitas partai dan mencoreng nama baik DPP. Jadi harus diberikan sanksi setegas tegasnya,” ujarnya dalam siaran persnya kepada awak media di Bekasi, (28/12/2017).
Kejanggalan lain sambungnya, jika betul rekomnya benar adanya sama saja hal itu membuka aib dan kebobrokan DPP yang banyak berisikan oknum-oknum calo Pilkada serentak 2018.
“Semoga ini semua tidak benar adanya. Dan bukan rekom yang asli diberikan oleh DPP PDI Perjuangan,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, kata dia, DPP harus membuka dan mengumumkan kepada masyarakat bahwa hal rekom calon Bupati dan Wakil Bupati untuk di Majalengka adalah palsu.
“Saya harap DPP memberikan sangsi tegas berupa pemecatan terhadap saudara Tarsono sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan,” tegasnya.
Selain itu, juga tambah pria yang akrab disapa Uyun itu, Tarsono pernah hingga empat periode duduk di kursi Ketua DPRD Majalengka sudah secara langsung memberikan perilaku yang kurang baik di mata masyarakat luas khususnya masyarakat Majalengka.
“Prilakunya saudara Tarsono tidak baik dan tidak santun. Jelas ia sangat berambisi akan kursi kekuasaan. Dalam hal ini DPP melakukan pembiaran yang akhirnya merusak citra DPP dan ketua umum PDI Perjuangan,” katanya.
Disisipin, Uyun beserta kader PDI Perjuangan yang ada di Majalengka berharap DPP segera turun tangan mengatasi Masalah ini jangan sampai terjadi simpang siur di masyarakat dan calon yang maju di dalam pilkada orang yang tidak haus akan kekuasaan.
“Kalau hal ini tidak selesai, kami para kader di Majalengka tidak akan memberikan dukungan. Dan jika tidak adanya pemberian sanksi atas adanya rekomendasi palsu itu. Kami akan membawa ribuan massa mengepung kantor DPP,” pungkasnya. (*)
