Komisi 4 Bantah KS Berbasis NIK Hanya Buang-buang APBD

SALURANSATU.COM – Wakil Ketua Komisi 4 anggota DPRD Kota Bekasi, Rahmawati, membantah bahwa Kartu Sehat yang dikeluarkan pemerintah Kota Bekasi hanya untuk kepentingan Pilkada. Pernyataan tersebut memang sempat
dikatakan oleh Bakal Calon dari Partai Gerindra, Anggawira, saat menghadiri Rakorcab Gerindra di Resto margajaya, Bekasi Selatan pada Kamis (25/8) lalu bahwa Kartu sehat (KS) tidak jelas dan memiliki kepentingan menjelang Pilkada.
Rahmawati menjelaskan, Kartu Sehat sudah ada sejak tahun 2013, hanya sebelumnya diberi nama Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA).
“Program Jamkesda (Jaminan kesehatan daerah) itu bukan program ujug-ujug menjelang Pilkada, program tersebut sudah ada sejak 2013,” ungkap Rahmawati saat dihubungi saluransatu.com, Minggu (26/08).
KS adalah program pemerintah Kota Bekasi sejak kepemimpinan Rahmat Effendi dan Ahmad Syaikhu. Tujuan dari adanya KS, kata Rahmawati agar pelayanan rumah sakit lebih cepat terhadap pasien.
“hanya saja dulu pasien harus urus pengantar dari RT, RW, lurah, camat, Dinsos, Dinkes, dan birokrasinya sangat panjang. Nah di tahun ini disempurnakan menjadi KS berbasis NIK. sehingga pasien tidak perlu mengurus lagi pengantar dari RT RW, cukup nunjukin KS-nya ke pihak RS.” tambahnya.
Rahmawati juga menolak jika KS dikatakan hanya membuang-buang APBD dan diberikan tidak jelas, “dalam pemberian kepada Masyarakat Pajak yang dibayarkan harus juga bisa dinikmati oleh warga kota Bekasi. Salah satunya dituangkan dalam program Jamkesda tersebut yang sekarang lebih dikenal dengan KS berbasis NIK, jadi butuh proses yang lama bukan muncul pas pilkada saja,” imbuh Rahmawati.
“Harusnya beliau (Anggawira) ikut kami dari dulu bantu advokasi warga yang sakit dan harus urus birokrasi dari RT RW, lurah, camat Dinsos dan Dinkes agar paham betapa mudahnya menggunakan KS berbasis NIK yang ada saat ini,” tutupnya. (Ucl)