Komisi D Bantah Program Kartu Sehat Ajang Kampanye

Saluransatu.com – Kartu Sehat berbasis NIK yang belum lama diluncurkan pemerintah Kota Bekasi kerap dihubungkan sebagai alat kampanye politik Walikota Bekasi Rahmat Effendi jelang pilkada 2018 mendatang. Hal tersebut dikarenakan warna dasar kartu sehat tersebut adalah kuning, sama dengan warna dasar milik partai Golkar.
Menanggapi beredarnya pemberitaan tersebut, anggota komisi D DPRD kota Bekasi Rahmawati yang juga merupakan politisi partai golkar membantah hal tersebut. Ia mengatakan bahwa itu hanya bentuk pemikiran negatif mereka saja.
“Itumah yang negatif thinking aja yang mikir gitu. Ini program kan sangat bermanfaat untuk masyarakat yang kurang mampu. Jika bukan pemerintah lalu siapa yg akan menjamin kesehatan warganya?,” ujarnya kepada bekasimedia.com, Rabu (18/1).
Menurut Rachmawati, adalah sebuah hukum alam apabila program yang dijalankan oleh pemerintah daerah dan warga merasa terbantu dan bangga.
“Kalau nanti imbasnya warga jadi semakin bangga dengan walikota, ya itu kan hukum alam. Karena memang program-program beliau dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata dia.
Sejauh ini, lanjut Rachmawati, ia menilai bentuk pelayanan kesehatan dari pemkot terhadap warganya sudah baij. Hanya saja harus lebih ditingkatkan lagi terutama tenaga kesehatannya yang harus lebih ramah dan komunikatif.
“Tenaga kesehatannya harus lebih ramah dan komunikatif, sehingga warga yang sakit bisa nyaman dan tida panik,” ucap dia.
Ia menghinbau bagi 37 RS yang bekerjasama dengan Kartu Sehat berbasis NIK untuk mampu melayani masyarakat dengan baik sesuai dengan prosedur, serta jangan sampai ada penolakan dengan berbagai macam alasan.
Sebelumnya, sempat diberitakan di beberapa media bahwa Kartu ‘sakti’ yang memiliki akses kemudahan dalam kesehatan, pendidikan dan sosial itu, oleh Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi dikatakan bahwa harus dicurigai berbau politis.
Seperti dikutip dari situs online gobekasi, Ucok bahkan menghimbau bawaslu untuk mencurigai program kartu sehat ini sebagai kampanye tersembunyi.
“Bawaslu harus mencurigai bahwa program ini berbau Pilkada. Saat ini program sejenis sudah ada kok dari pusat , kenapa harus ada lgi adari APBD Kota Bekasi,” ujarnya.(Nis)