Penolakan LKPJ Pemkot Bekasi 2015 oleh PDIP dinilai Bentuk Arogansi

BEKASI – Penolakan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban  (LKPJ) Pemerintah Kota Bekasi tahun anggaran 2015 oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P  dinilai sebagai sikap arogansi partai pemenang pemilu. Fraksi partai berlambang moncong putih tersebut sudah mulai berani tampil beda.
“Harusnya fraksi PDI-P di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi tidak perlu bersebrangan dengan eksekutif. Justru kami melihat sikap politik PDI-P sudah mulai arogan dan sentimen terhadap Pemkot dibawah kepemimpinan Rahmat Effendi,” kata Ahmad Yudistira Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Bekasi, Kamis (9/6/2016).
Harusnya kata Yudis baik esekutif maupun legislatif harus saling mengisi kekurangan satu sama lain. Pasalnya, kedua lembaga tersebut harus bersinergi dalam membangun Kota Bekasi sehingga terciptanya penerintahan yang kuat.
“Semua fraksi punya sikap politik yang berbeda-beda, tetapi juga harus realistis dan objektif dong,” tegasnya.
Padahal kata Yudis Pemkot Bekasi dibawa kepemimpinan Walikota Rahmat Effendi sudah mendapatkan prestasi yang cukup baik dan membanggakan. Salah satunya yakni predikat laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mendapatkan predikar Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.
“Predikat WTP dari BPK Ini kan prestasi bukan didapat dengan cara duduk manis saja, tetapi penuh dengan kerja keras,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan kepada Ketua Fraksi PDI-P Kota Bekasi untuk berfikir ulang dan mencabut sikap penolakan tersebut. Dan mulai berfikir rasional dalam mengambil kebijakan politiknya.
“PDI- Perjuangan harus mengatakan baik jika pemerintahannya baik dan katakan tidak baik kalau memang tidak baik,” imbuhnya.
Jika alasan ketisak beresan pelayanan BPJS di wilayah Kota Bekasi, Walikota  sudah mengeluarkan keputusab pada 10 hari yang lalu sudah secara tegas meng non aktifkan  Kadinkes dan Sek dinkes. Bagi kami langkah tersebut sudah cukup berani dan tegas.
“Ini bukti nyata dan patut di apresiasi. Aspirasi publik soal pelayanan BPJs langsung ditangapi walikota dengan tindakan reaksi cepat demi keluhan masyarakat,” tandasnya