Sekwan Harus Transparan Soal Anggaran Kegiatan Workshop Anggota DPRD Kota Bekasi

Saluransatu – Kejanggalan proyek pelaksanaan workshop Anggota DPRD Kota Bekasi, yang dilaksanakan pekan lalu di Hotel Horison Bogor, terus disorot banyak kalangan khususnya di Kota Bekasi. Pasalnya, acara yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Kota Bekasi dalam penyusunan KUA PPAS, penyusunan APBD Tahun 2017 dan audit perjalanan dinas DPRD, diduga hanya kegiatan akal-akalan yang sengaja dihelat oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi.
Peneliti anggaran dari Centre for Budget Analisys (CBA), Uchok Sky Khadafi menilai ada bebrapa kejanggalan dari proyek yang menelan anggaran Rp225 juta tersebut antara lain, pihak penyelenggara bukan dari internal sekretariat dewan, malah di serahkan ke sebuah yayasan bernama Lembaga Pengembangan Manajemen Pemerintahan (LPMP) yang bermarkas di Jakarta. Sementara pihak Sekretariat DPRD hanya menyetujui dan mengalokasikan anggaran serta menunjuk seorang pegawai untuk menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
“Kegiatan tersebut hanya akal-akalan pihak tertentu untuk meraup keuntungan dari proyek yang dijalankan oleh LPMP. Kalaupun penyelenggaraan di pihak ketiga kan, harus melalui mekanisme tender atau lelang, bukan penunjukan langsung (PL), karena sesuai aturan proyek di atas Rp200 juta, harus melalui mekanisme lelang.”turur Uchok, saat dikonfirmasi, Selasa (3/05/2016)..
Pertanyaanya, benarkah tudingan pihak Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Kota Bekasi diduga malah meraup keuntungan dari kegiatan itu berupa fee sebagai konsesi mengoalkan kegiatan?.
“Sekwan seharusnya transparan kepada publik soal kegiatan tersebut. Apalagi kegiatan tersebut dilakukan dengan anggaran pemerintah yang bersumber dari uang rakyat.”sindir Uchok.
Pernyataan PPTK yang gagap soal anggaran menurutnya tidak rasional. Sebab peran PPTK sangat penting dan harus menguasai secara detail kegiatan berikut anggarannya.
“LPMP sebagai pemenang proyek, Sekwan sebagai protokoler serta dewan sebagai pemangku budgeting harus mempublish kegiatan itu. Janganlah menutup diri dari publik. Apalagi ini sangat aneh, masa PPTK bingung soal anggaran, gak masuk akal,” kata Uchok Sky ketika dihubung, Minggu (1/5).
Selain itu, Uchok juga menyesalkan penetapan lokasi kegiatan yang dilaksanakan di Horison Bogor. Padahal, Kota Bekasi banyak memiliki fasilitas tempat rapat dan pelatihan yang representatif bila dibandingkan dengan daerah lain. Olehnya, ia mensinyalir terdapat kesengajaan yang dilakukan secara kolektif untuk mengeruk keuntungan.
“Untuk apa melaksanakan kegiatan di Horison Bogor, toh di Bekasi juga ada. Lagipula seharusnya mereka memanfaatkan gedung milik pemerintah untuk kegiatan pendidikan, tidak perlu menggelar acara diluar,”pungkasnya.(wan)