Warga Kritik Musrenbang RKPD 2017: “Pemerintah Harus Mengerti Keinginan Masyarakat”

LingkarBekasi- Musrenbang RKPD Tahun 2017 yang dilaksanakan di Gedung Al-Muhajirin yang dilaksanakan pada Senin (14/3) mendapat kritik dari Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Joefry, warga asal Medan Satria.
Musrenbang tersebut dihadiri Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, Wakil Walikota Bekasi, Ahmad Syaikhu serta seluruh SKPD dan beberapa perwakilan DPRD Kota Bekasi.
“Musrenbang adalah salah satu regulasi pembangan yang diamanahkan masyarakat untuk pemerintah yang seyogianya harus terserap dalam pembangunan baik ekonomi, sosial, budaya maupun fisik,” ujar Joefry.
Kata dia, usulan-usulan tersebut harus didahulukan agar masyarakat merasakan betul dampak dari hasil Musrenbang.
“Terkait investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah memang baik. Tapi, seyogianya harus diberikan pemahaman dalam hal pra Musrenbang atau disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat,” imbuhnya.
Dalam musrenbang yang dilakukan oleh pemerintah, mau itu tingkat kelurahan atau kecamatan, kata dia, masyarakat menginginkan pembangunan yang merata sesuai dengan pembangunan infrastruktur yang dijalankan saat ini.
“Seharusnya ada pra musrenbang tingkat RT, RW dan baru dibawa ke tingkat kelurahan, kecamatan sampai kota, agar masyarakat dapat menyampaikan keluhan kepada seluruh dinas terkait apa saja yang harus dikerjakan pemerintah,” ujarnya.
Dirinya mengimbau kepada pemerintah untuk melakukan hal tersebut sehingga laju ekonomi dan gerakan sosial dalam menjaga kebutuhan masyarakat dapat terwujud.
“Jangan dipaksakan masyarakat tidak mengerti keinginan pemerintah, tapi coba pemerintah yang harus mengerti keinginan masyarakat, masyarakat itu ingin pembangunan yang merata, agar tidak ada kecemburuan sosial,” tegasnya.
Secara pembangunan fisik memang sudah baik, kata dia, tapi ketika berbicara masalah ekonomi, sosial dan budaya tampaknya belum dirasakan secara penuh oleh masyarakat. (GB/dns)