Menyoal Kebijakan Pemerintah Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)

Dalam Rapat terbatas membahas Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Istana Negara (16/7/2019), Presiden Jokowi mengungkapkan kekesalannya, sebab urusan sampah belum juga beres. Begitu pula proyek PLTSa yang belum ada kemajuan berarti.

Sejumlah menteri dan kepala daerah diundang dalam rapat tersebut. Proyek PLTSa tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Meliputi wilayah percontohan yakni: Provinsi DKI Jakarta; Kota Tangerang; Kota Tangerang Selatan; Kota Bekasi; Kota Bandung; Kota Semarang; Kota Surakarta; Kota Surabaya; Kota Makasar; Kota Denpasar; Kota Palembang; dan Kota Manado.

Berdasarkan pantauan Asosiasiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI) dan Koalisi Persampahan Nasional (KPNas), pada proyek PLTSa di TPST Bantargebang dan TPA Sumurbatu (2018 dan 2019) menemukan fakta sebagai berikut:

Bahwa paradigma pengelolaan sampah belum dipahami dan dijalankan secara utuh yakni harus dilaksanakan secara holistik sebagai amanat pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008; Bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Program nasional pengelolaan sampah seharusnya menggunakan multi-teknologi yang ramah lingkungan guna mengolah dan mengurangi sampah secara massif. PLTSa teknologi thermal itu hanya satu kebijakan strategis pilihan dalam teknologi. Mengacu pada Perpres No. 97/2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga, bahwa target penanganan sampah 70% dan pengurangan 30% pada tahun 2025.

Pengelolaan sampah merupakan pelayanan jasa kebersihan yang dapat dijadikan modal untuk menarik investasi, sedangkan listrik yang dihasilkan PLTSa hanya hasil sampingan. Sehingga fokus pemerintah pada PLTSa menurut kami adalah tidak tepat sasaran, seharusnya lebih difokuskan pada upaya untuk mengolah dan mengurangi sampah secara massif.

Proyek PLTSa pada tahapan perencanaannya diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomis sampah menjadi pendapatan asli daerah (PAD) ternyata pada pelaksanaannya malah tidak dapat memenuhi nilai keekonomian. Persoalan ini dapat dilihat pada sejumlah proyek pemanfaatan gas-gas sampah timbulkan kerugian besar, APPI telah melakukan pemantauan pada beberapa proyek percontohan seperti:

Proyek Power House penangkapan gas-gas sampah jadi listrik di TPST Bantargebang dengan investasi lebih Rp 360 miliar diharapkan mencapai target 26 Megawatt (MW), hingga sekarang hanya mampu menghasilkan dibawah 1 MW.

Proyek Landfill Flaring Gase (LFG) di TPA Sumurbatu merupakan pembakaran gas metana (CH4) menjadi CO2 telah berhenti produksi karena mengalami kerugian dan mesin tidak dapat beroperasi, bahkan mendapat protes dari warga akibat limbah yang dihasilkan mengganggu warga sekitar pada saat musim hujan.

Tujuan utama dari perencanaan project PLTSa untuk meningkatkan nilai ekonomis sampah melalui pengolahan yang diharapkan dapat mengurangi sampah secara signifikan dan berkelanjutan kalua merujuk pada 2 (dua) project PLTSa di atas yakni di TPST Bantargebang dan TPA Sumurbatu Kota Bekasi, dapat dipastikan belum secara signifikan dapat mengurai problematika sampah di Indonesia.

Hal ini kita lihat pada jumlah sampah yang masuk ke TPST Bantar Gebang adalah 7.500 sd 8.000 ton/hari dan TPA Sumur Batu adalah 1.000 sd 1.500 ton/hari sementara kemampuan PLTSa yang cukup modern hanya mampu mengolah sampah 1.500-2.000 ton/hari. Maka APPI menilai bahwa Program PLTSa hanya sebatas uji coba dan target yang dicapai jauh di bawah jumlah sampai yang masuk setiap harinya tentunya kondisi ini juga dialami sejumlah daerah di Indonesia.

Oleh karenanya APPI memberikan beberapa catatan kritis terkait belum optimalnya capaian target proyek PLTSa antara lain disebabkan oleh:

Perencanaan yang terburu-buru karena APPI tidak menemukan standarisasi ketat dalam perencanaan, monitoring, implementasi dan evaluasi contohnya pada proyek PLTSa Bantargebang. Kami juga mengkritisi bahwa pemerintah belum membentuk tim nasional untuk monev yang melibatkan berbagai ahli lintas disiplin dan lembaga guna memberikan masukan bagi perbaikan implementasi proyek-proyek PLTSa di Indonesia.

APPI juga menilai perencanaan yang berubah-ubah khususnya pada pilihan teknologi menyebabkan proyek ini berbiaya tinggi bahkan tidak memberikan peningkatan dalam optimalisasi PLTSa. Pada awal sosialisasi yang dilakukan BPPT menyatakan, bahwa teknologi PLTSa didukung dengan teknologi Jepang, ternyata yang dipasang adalah teknologi India dan Indonesia, berarti teknologinya belum siap (Monitoring pada 19/7/2019 dan laporan sejumlah NGOs). Pilot project PLTSa Bantargebang kapasitas produksi sekitar 50 ton/hari saat sosialisasi awal, dalam perjalanannya diklaim meningkat menjadi 100 ton/hari.

Sosialisasi dilakukan BPPT di Dinas Lingkungan Hidup Prov. DKI Jakarta, 9-10 Januari 2018. Seharusnya teknologi yang dipilih disesuaikan atau diadaptasikan dengan kondisi dan karakteristik sampah di Indonesia, seperti tingkat kebasahan, kalori, dan bentuk. Seharusnya pilihan pada Teknologi Siap Pakai.

Seharusnya pada akhir 2018 proyek tersebut sudah beroperasi total, ternyata hingga diresmikan pada 25 Maret 2019 Pilot Project PLTSa TPST Bantargebang belum siap dioperasikan?! Ketika pemantauan pada 6 Mei 2019, bahkan sampai 16 Juli 2019 PLTSa Bantargebang pun belum beroperasikan. Ada sejumlah pekerjaan teknis dan penguasaan treatment yang harus diselesaikan.

Kendala lain, sampah yang telah disortir sebagai bahan baku utama belum memenuhi target sehingga menghadapi kendala serius. PLTSa tersebut tidak bisa berjalan secara normal.

Belum adanya dukungan dari pemerintah daerah, yakni bahan baku sampah terpilah guna memperlancar operasional PLTSa. Karena belum terbentuknya kebiasaan, kultur, sistem, pemilahan sampah dari sumber serta penyediaan garbage bin dan alat transportasi/truk khusus. Pemda harus membuat sejumlah pilot project pemilahan sampah dari sumber untuk mendukung operasional PLTSa. Bahan baku dari sampah terpilah ini yang masih sulit. Kondisi krusial ini dialami hampir semua daerah Indonesia, juga daerah-daerah yang dijadikan contoh proyek PLTSa.

Berdasarkan Perpres No.35/2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi
Kita belum memikirkan dan memiliki zona-zona atau pemusatan pengolahan sampah atau pabrik pengolahan sampah skala besar, misalnya plant atau pabrik pengolahan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga dipusatkan di kawasan TPST Bantargebang. Juga ditambah composting plant, recycling plant, biogas plant, PLTSa (Waste to Energy, WtE), Waste to Material (WtM) pemanfaatan sampah menjadi material bangunan.

Kawasan pabrik pengolahan sampah TPST Bantargebang mesti diintegrasikan dengan TPA Sumurbatu, jika tidak ditata mulai sekarang kedua pembuangan sampah akan timbulkan masalah serius di masa datang. Berdasar kondisi aktual TPST Bantargebang dan TPA Sumurbatu menuju darurat sampah. Kawasan Terpadu Pengolahan Sampah Bantargebang harus dijadikan contoh terbaik pengolahan sampah di Indonesia dan dunia.

APPI mendesak pemerintah agar melakukan langkah strategis dalam upaya pengolahan sampah yang berkalanjutan dan holistik melalui implementasi PLTSa di seluruh Indonesia sebagai berikut:

Pertama, Presiden harus melakukan review total terhadap perencanaan, pelaksanaan proyek PLTSa, juga pilihan teknologinya. Bahwa teknologi tersebut siap pakai di Indonesia dengan kapasitas skala besar, 1.500-2.000 ton/hari per plant.

Kedua, Presiden harus menetapkan pengolahan sampah melalui PLTSa sebagai PROGRAM STRATEGIS NASIONAL sehingga koordinasi dan kerjasama lintas Kementerian/Lembaga terkait dapat bersinergi dengan Pemerintah Daerah dimana PLTSa tersebut diimplementasikan. Dengan demikian dukungan semua kementerian, lembaga negara, BMUN termasuk PLN bias optimal dan berjalan mulus, Pemerintah Pusat bersama pemerintah daerah harus mampu bekerja sama dan bersinergi mewujudkan PLTSa berkapasitas skala besar, modern dan canggih. Kerja ini merupakan pertaruhan sejarah.

Ketiga, Presiden membentuk tim khusus yang melaporkan secara langsung perkembangan implementasi proyek PLTSa dengan melibatkan berbagai ahli dan lembaga independen perwakilan masyarakat peduli sampah dan lingkungan. Tim harus dapat mempercepat dan memperkuat kerja-kerja lapangan secara kolaboratif dan dinamis.

oleh:

Bagong Suyoto, MM, M.Si, Ketua Umum Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI), Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas)
Anggota Pengarah dan Pertimbangan Pengelolaan Sampah Nasional (DP3SN)

German E. Anggent, Peneliti/Pembina APPI

Bekasi, 18 Juli 2019

Be the first to comment on "Menyoal Kebijakan Pemerintah Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.