KPAI: Inform Concern Tanggung Jawab Siapa?

para dokter yang menangani RG di RSCM

SALURANSATU.COM – Meningkatnya eskalasi angka kekerasan pada anak baik secara kualitas maupun kuantitas pada saat ini, memunculkan banyak PR baru yang harus ditindak lanjuti oleh lembaga Pengawas Perlindungan anak seperti KPAI. Dari angka kejadian pelaporan kasus yang masuk ke KPAI, terdapat peningkatan, juga pelaku kegiatan kekerasan makin bergeser dilakukan oleh orang-orang terdekat sang anak itu sendiri, termasuk orangtua kandung.

“Pada keadaan di mana terduga pelaku kekerasan adalah orang tua kandung, maka bantuan orang terdekat lainnya menjadi hal yang sangat diperlukan, termasuk di dalamnya bantuan tetangga, sebagai masyarakat terdekat, bila kebetulan tidak ada sanak lainnya yang tinggal di wilayah yang sama, juga tenaga kesehatan yang biasanya menjadi penolong pertama yang bisa mengidentifikasi terkait penyebab luka yang mungkin bukan sebuah kewajaran,” demikian disampaikan Komisioner KPAI Bidang Kesehatan dan NAPZA, Sitti Hikmawatty.

Pernyataan ini disampaikannya saat melakukan kajian kasus-kasus sulit bersama team dokter di Bagian Anak FKUI, di RS Cipto Mangunkusumo. Sitti Hikmawatty menjelaskan bahwa pihaknya dihubungi oleh bagian anak, terkait dugaan penganiayaan anak (Child abuse) atas nama anak RG (4 th).

“Ananda adalah anak berkebutuhan khusus yang menderita CP (Cerebral Palsy) atau yang sering dikenal dengan istilah awamnya sebagai: lumpuh otak, di mana terdapat gangguan tumbuh kembang baik secara fisik maupun psykhis, apalagi jika ini tidak ditangani dengan baik, penderita umumnya hanya bisa terbaring lemah,” lanjutnya.

RG, pada pertengahan Juni lalu dibawa ke IGD RSCM karena mengalami gangguan sesak napas. Selain mendapat pertolongan karena keluhannya tersebut, dokter juga mengobati bengkak dan peradangan yang terjadi pada lengan kanan RG, yang ternyata hasil rontgen memperlihatkan bahwa itu terjadi karena tulang lengan RG mengalami fracture (patah) sehingga perlu ditangani khusus. Sayangnya karena pertimbangan tertentu dari keluarga, setelah menjalani perawatan selama 5 hari, RG dibawa pulang dengan melepas tanggung jawab medisnya (pulang paksa).

“Di akhir bulan Juni hanya selisih beberapa hari sejak pulang dari RS, ananda kembali di bawa ke IGD RSCM kondisinya lebih parah karena sudah dibawa dalam keadaan tidak sadar. Banyak terdapat lebam-lebam di sekujur tubuhnya, juga luka-luka yang menurut dokter yang merawat tidak sesuai dengan alasan penyebab yang disampaikan pihak keluarga,” sambung Sitti.

Kali ini para dokter bertindak sigap, DPJP (dokter penanggung jawab pasien) melakukan perawatan gabungan secara komprehensif, ketika didapati luka yang mencurigakan di bagian paha, hasil rontgen juga memperlihatkan bahwa luka itu terjadi karena tulang yang patah.

Tim bedah syaraf mencurigai adanya pendarahan di bagian kepala, sehingga diundang pula bagian forensik anak untuk mendeteksi prediksi penyebab luka serta durasi waktu lamanya luka yang terjadi. Sementara dokter Peksos mulai menyelidiki tentang child abuse, maka pihak forensik mengundang penyidik dari kepolisian untuk mulai melakukan penyelidikan juga pada motif yang mungkin terjadi.

Sementara waktu berjalan, tindakan operasi akibat perdarahan di otak menjadi kedaruratan yang harus segera dilakukan. Masalah lain kemudian timbul karena untuk melakukan tindakan besar sekelas operasi pada otak perlu ada penandatangan inform concern (persetujuan tindakan). Dokter tidak bisa melakukan tindakan ini begitu saja bahkan untuk alasan life saving jika keluarga tidak menyetujui, sesuai dengan legalitas yang ada dalam Peraturan Menteri Kesehatan.

“Bahkan saat dikabari, keluarga malah berniat membawa pulang ananda dengan mencabut peralatan penunjang kehidupan seperti alat bantu napas (ventilator dll), yang saat itu masih terpasang,” imbuh Sitti.

KPAI dihadirkan untuk mencari solusi yang didasarkan pada pertimbangan kepentingan terbaik anak. Para dokter butuh penguatan izin melakukan suatu tindakan, yang tidak bisa diberikan oleh keluarga karena lasan yang tidak jelas bahkan meragukan.

“Namun seiring berjalannya waktu, kondisi kesehatan ananda terus mengalami perburukan. Saat kami-KPAI, menengoknya, tingkat kesadaran ananda RG sudah pada standard angka 3 (tiga). Dokter mengatakan dalam waktu dekat tidak menutup kemungkinan akan segera terjadi kematian otak (Brain death), yang berarti secara teknis ananda RG bisa dikategorikan wafat,” jelasnya.

Pada taraf ini, membiarkan waktu yang bekerja menjadi sebuah pilihan bijak, untuk tidak menambah rasa sakit baru pada RG, yang nun jauh di kedalaman tidurnya, ia tengah berjuang juga.

“Kami sering menangis jika dalam menangani kasus lain dengan prognosis yang lebih baik, para dokter yang seharusnya bisa membantu, malah tidak bisa berbuat apa-apa karena masih terganjal dengan kewenangan yang terbatasi aturan ini, sementara keselamatan bahkan kehidupan seorang anak, bisa kami bantu atasi,” ujar seorang dokter senior pada pertemuan tersebut.

UU perlindungan anak memang baru lahir tahun 2002, masih terlalu muda jika dibandingkan UU lain yang sudah lebih dulu lama ada, termasuk UU kesehatan dan UU yang mengatur praktik kedokteran.

Namun kesadaran akan perlindungan pada anak berdasarkan konvensi hak anak ini perlu terus dimasukkan dalam setiap peraturan yang beririsan dengan masalah anak.

“Kami semua mendoakan untuk ketenangan dan kebaikan ananda RG, dan bersegera mendorong stakegolders terkait untuk segera membenahi payung hukum yang ada,” tukasnya.

KPAI juga mendorong segera diberlakukannya penyidikan pada mereka yang telah menganiaya RG. Jika itu dilakukan oleh orang terdekat, maka perlu diberikan hukuman perberatan atasnya.
***

Be the first to comment on "KPAI: Inform Concern Tanggung Jawab Siapa?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.