Nasional

LBH Sikap Lembata Laporkan Dugaan Korupsi Proyek Reklamasi Pantai Balauring ke KPK

SALURANSATU.COM – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sikap Lembata melaporkan dugaan tindak pidana Korupsi pada proyek Reklamasi Pantai Balauring, Nusa Tenggara Timur.

“Dengan ini kami laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dugaan tindak pidana korupsi pada Proyek Reklamasi Pantai Balauring yang terletak di desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Propinsi Nusa Tenggara Timur,” jelas ketua LBH Sikap Lembata, Masludin Ladidi, dalam keterangan tertulisnya, (25/6/2018).

Proyek tersebut dilelang oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan kabupaten Lembata dengan rincian sebagai berikut;

Nama Proyek      : Reklamasi Pantai Balauring

No. Kontrak      : DPUPRP.620/03/K.RPB/BPK.SDA/III/2018

Tanggal kontrak      : 22 Maret 2018

No. SPMK         : DPUPRP.620/04/SPMK/PPK.SDA/III/2018

Tanggal SPMK      : 23 Maret 2018

Nilai Kontrak      : Rp 1.595.100.000,-

Waktu Pelaksanaan   : 180 (seratus delapan puluh) Hari Kelender

Waktu Pemeliharaan   : 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kelender

Kontraktor Pelaksana   : CV Lembata Mandiri

Konsultan Pengawas   : CV Triparty Engenering

Proyek yang dilelang oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan kabupaten Lembata tersebut tidak ditemukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 10 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2017 dan Peraturan Bupati Lembata Nomor 41 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lembata Nomor 52 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan kabupaten Lembata;

“Kami sampaikan pula bahwa dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 41 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lembata Nomor 52 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 terjadi pergeseran program/kegiatan, pergeseran obyek belanja dan pengurangan dan penambahan anggaran yang dilakukan tanpa melalui Perubahan Perda APBD sesuai ketentuan pasal 160 ayat (5) Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,” lanjutnya.

Dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 41 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lembata Nomor 52 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, terjadi pengurangan anggaran hampir di seluruh SKPD dan bertumpuk / penambahan di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan kabupaten Lembata dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan kabupaten Lembata terjadi penambahan atau mengalami kenaikan 58,02%, semula anggaran sebesar Rp 52.403.925.028 naik menjadi Rp 82.806.885.990 (58,02%).

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terjadi penambahan atau mengalami kenaikan 274,47%, semula anggaran sebesar Rp 5.322.444.766 naik menjadi Rp 19.931.078.623 (274,47%);

Dari pergeseran demikian, tidak ditemukan program/kegiatan Reklamasi Pantai Balauring yang telah dilelang oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan kabupaten Lembata sebagaimana disebutkan di atas.

“Kami sampaikan pula kepada Pimpinan KPK bahwa terjadi selisih angka rupiah antara Perda Nomor 10 tahun 2017 tentang APBD Kabupaten Lembata dan Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018,” imbuh Masludin.

Menurut Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang APBD Kabupaten Lembata Tahun 2018, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula Rp 125.804.496.774, sedangkan Pada Perbup 41 Tahun 2018 sebesar Rp 148.170.063.774, ada penambahan dana sebesar Rp 22.375.567.000;

Setelah diteliti penambahan dana tersebut bersumber dari APBN yaitu Pendapatan Hibah sebesar Rp 21.473.800.000,- dan dana bagi hasil pajak propinsi dan pemerintah daerah lainnya sebesar Rp 891.767.000 (lihat Perbup No. 41 tahun 2018 Hlm 408). 

Tetapi tidak termasuk dalam angka Rp 10 milyar lebih yang bersumber dari Dana Desa sebagaimana surat Bupati Lembata ke DPRD Kabupaten Lembata;

“Jika surat Bupati menyatakan bahwa tambahan dana itu berasal dari APBN untuk dana Desa sebesar Rp 10 Milyar lebih yang menyebabkan tambahan Lain-lain Pendapatan Daerah Sang sah, maka perlu dilihat kembali pada Belanja khusus pada Dana Desa yang tertuang dalam Perbup 41 Tahun 2018 tertulis Belanja Bantuan Keuangan semula Rp 161.623.145.604 menjadi 163.962.004.212 artinya bantuan keuangan kepada desa hanya bertambah sebesar Rp 2.338.858.608,” jelasnya.

Oleh karena bertambah sebesar Rp 2.338.858.608, maka jawaban Bupati Lembata dengan surat menjawab permintaan DPRD adalah tidak benar; 

“Dengan demikian penambahan dana sebesar Rp 2.338.858.608 harus dijelaskan bersumber dari bantuan keuangan pemerintah propinsi atau dari pemerintah pusat (APBN),” terang Masludin.

Menurut Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang APBD Kabupaten Lembata Tahun 2018, Pendapatan Asli Daerah semula Rp 36.699.059.121, sedangkan pada Perbup Nomor 41 Tahun 2018 sebesar Rp 48.386.726.394, yang mana terdapat penambahan pendapatan asli daerah sebesar Rp 11.687.667.273, ada peningkatan pendapatan sebesar 31,85%;

Dari mana sumber penambahan pendapatan daerah ini diperoleh? Sedangkan Kabupaten Lembata tidak memiliki potensi yang bisa mendongrak penghasilan sebesar itu kecuali berasal dari retribusi pajak?

“Dalam analisis kami, bisa dipastikan pada tahun 2018 ada kenaikan Pajak Daerah yang tentunya akan membebani rakyat sehingga sesungguhnya membutuhkan kajian dari DPRD sehingga tidak serta merta menaikkan pajak yang pada kemudian akan sangat membebani masyarakat,” terangnya lagi.

Kemudian pada Pos Belanja Tak Terduga (BTT) menurut Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang APBD Kabupaten Lembata Tahun 2018, Belanja Tak Terduga (BTT) semula Rp 2.000.000.000, sedangkan pada Perbup 41 Tahun 2018 sebesar Rp 11.678.667.273, terdapat penambahan Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp 9.928.360.000 ada peningkatan yang sangat drastis Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp 496,42%;

Mengapa ada penambahan anggaran justru meningkatkan pos pengeluaran pada kegiatan Belanja Tak Terduga (BTT)? sedangkan dana sebesar itu jelas menjadi dana yang diparkir dan akan digunakan apabila ada suatu kejadian bencana luar biasa;

Pemerintah tidak menjelaskan rincian Belanja Tak Terduga (BTT) dari perubahan melalui Perbub Nomor 41 tahun 2018 tersebut kepada DPRD; Sehingga jika pada akhir tahun anggaran Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tidak Tercapai maka belanja tak terduga juga sudah dapat dipastikan tidak tercapai tapi kegiatan operasional telah menghabiskan anggaran;

Khusus kegiatan Reklamasi Pantai Balauring sebagaimana yang kami jelaskan di atas, kegiatan Reklamasi Pantai Balauring tidak terdapat pada Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang APBD Kabupaten Lembata Tahun 2018, demikian juga tidak ditemukan pada Perbup 41 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbub Nomor 52 tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018. Walau tidak dianggarkan atau tidak ditemukan dalam APBD 2018 tapi dilelang oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata;

Dokumen Pendukung / Bukti-bukti :

Perda Nomor 10 tahun 2017 tentang APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2018 (asli)

Peraturan Bupati Lembata Nomor 52 tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 (asli)

Peraturan Bupati Lembata Nomor 41 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Lembata Nomor 52 tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 (asli);

Foto-foto Reklamasi Pantai Balauring

Print Out Dokumen DPPA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lembata dengan rincian sbb;

Nomor DPPA SKPD : 1.01.03.1.01.03.32.04.5.2;

Lokasi kegiatan tersebar di 9 Kecamatan

Sumber Dana : tidak disebutkan

Program : Pengamanan Pantai

Kegiatan : Pembangunan Talud Pengaman Pantai

Jumlah Anggaran Rp 1.718.495.800,00.-

Proyek Reklamasi Pantai Balauring yang dilelang tersebut tidak ditemukan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang APBD Kabupaten Lembata Tahun 2018, demikian juga tidak ditemukan pada Perbup 41 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbub Nomor 52 tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018. Jika tidak ditemukan dalam APBD Tahun Anggaran 2018, dengan demikian Reklamasi Pantai Balauring pada akhirnya tidak tercatat sebagai aset milik daerah;

Karena proyek tersebut telah dilelang oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, olehnya telah merugikan keuangan daerah / Negara, telah melahirkan kerugian Negara;

“Oleh karena itu kami mohon kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan korupsi pada pembangunan Reklamasi Pantai Balauring sebagaimana kami jelaskan di atas,
Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami haturkan terima kasih.” tutupnya. (*)

Previous post

Ketua Stempel RE Minta Polisi Usut Pembuat Berita Hoax

Next post

Korlabi: Segera Periksa Rahmat Effendi Atas Kasus Ujaran Kebencian

saluransatu1

saluransatu1

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *