PKS: Pemerintah Harus Menjamin Data SIM Card Warga Negara

SALURANSATU.COM – Tenggat waktu pendaftaran ulang SIM Card berbasiskan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) berakhir pada 28 Februari 2018 kemarin. Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, Kamis (1/3) kemarin saat dihubungi melalui telepon seluler menyatakan pendaftaran SIM card itu hanya salah satu langkah menuju tahap panjang pengembangan dunia digital.

“Ada hal sangat penting di balik persoalan IT dan pengembangan digital kita, yaitu soal perlindungan dan keamanan data pribadi dan ketahanan siber,” katanya.

Sekretaris Fraksi PKS ini menambahkan bahwa di Indonesia kita sudah ada UU ITE yang mengharuskan negara dan penyedia jasa telekomunikasi memberikan perlindungan data dan larangan penyalahgunaan dan ini akan diperkuat dengan UU perlindungan data pribadi yang diusulkan pemerintah.

“Saya terus mendorong pemerintah agar memasukkan kedaulatan siber sebagai unsur dan target utama semua program yang terkait dengan digital,” lanjut Sukamta.

Untuk memastikan soal perlindungan data pribadi ini, tempo hari Komisi I DPR RI turun ke lapangan ke penyedia jasa telekomunikasi dan pengelola data penduduk untuk memastikan mereka tidak melakukan penyalahgunaan terhadap data-data tersebut. Pendaftaran itu hanya konfirmasi, yaitu mencocokkan data antara pemegang nomor dengan NIK dan No KK yang ada di Kemendagri.

“Sedangkan, soal server ada di mana itu tanggungjawab Kemendagri. Ini yang perlu kita pastikan ada di mana server yang dimaksud serta siapa yang mengelolanya. Jangan sampai persoalan pengelolaan data yang rentan bocor ini menggerogoti kedaulatan bangsa kita,” tegas wakil rakyat dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta ini. ***

Be the first to comment on "PKS: Pemerintah Harus Menjamin Data SIM Card Warga Negara"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*