NasionalNews

Tanggulangi Kemiskinan, Pemkot Bekasi Harus Mampu Ciptakan Lapangan Kerja

SALURANSATU.COM – DPRD Kota Bekasi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus 22 dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait soal penyusunan rakerda penanggulangan kemiskinan di kota Bekasi, Kamis, (2/11/2017) di lantai 3 gedung DPRD kota Bekasi Jalan Chairil Anwar, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat.

Anggota pansus 22 asal fraksi partai Hanura Sihar, mengatakan pihaknya mengusulkan program penanggulangan kemiskinan di kota Bekasi ada 2 hal yang diusulkan terkait suksesi pencanangan kembali program Keluarga Berencana agar pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi linier bisa seiring berjalan serta mudah di kontrol, kemudian selanjutnya mampu menciptakan lapangan pekerjaan berbasis kompetensi dan skil bagi warga kota Bekasi untuk bisa bersaing serta siap di dunia kerja.

“Saya melihat bahwa penanggulangan kemiskinan harus dipahami berbeda dengan penanggulangan fakir miskin dalam terminologinya, kalau penanggulangan fakir miskin domainnya dinas sosial saja dan menggunakan dana hibah, dan pemerintah sudah mengaturnya dalam undang undang bahwa fakir miskin dibiayai oleh negara,” ujarnya.

Kalau penanggulangan kemiskinan ini sangat erat kaitannya dengan program pemerintah, contohnya program Keluarga Berencana (KB). Tidak ada kemiskinan jika kita tidak berhasil di program Keluarga Berencana, tentunya harus memiliki data grafiknya, seperti halnya contoh yang paling bagus terjadi pada era Soeharto dahulu dimana pertumbuhan penduduk terkontrol dan grafiknya linear dengan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan penduduk saat itu sedikit dibawah 2,3 persen dan pertumbuhan ekonominya 2,3 persen jadi semuanya bisa di kontrol. Kalau saat ini saya melihat kampanye sukseskan KB itu sangat jarang kita mendengar lagi bukan saja di Bekasi tapi juga secara nasional sudah tidak lagi terdengar, padahal Majelis Ulama Indonesia sudah melegitimasi program tersebut bisa diterima secara agama, kira kira sekitar tahun 90 setelah era presiden Soeharto akhirnya MUI bisa melegitimasi bahwa KB itu tidak menyalahi kepada agama.

Lebih lanjut Sihar mengungkapkan bahwa data pertumbuhan penduduk di kota Bekasi hari ini yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) hari ini sudah 2,7 juta jiwa, belum lagi warga asing dan warga yang tidak memiliki KTP kota Bekasi diperkirakan sekarang sudah tembus 3 juta jiwa, Sungguh ini miris kita mendengarnya sementara laju pertumbuhan penduduk dan ekonomi begitu cepat,” terangnya.

Kedua, mampu menciptakan lapangan pekerjaan, karena kalau tidak bekerja orang pastinya miskin, terlalu lama orang tidak bekerja juga akan menjadi miskin. Katagori miskin menurut Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) adalah besaran 2 dolar yang diperuntukan oleh PBB untuk biaya pemberian makan kepada, (mohon maaf sedikit kasar) ada taman di Afrika milik dunia (PBB) yaitu satwa satwa yang dibiayai oleh PBB dengan anggaran 2 dolar perhari.

Yang disebutkan oleh mereka negarawan kita kategori kemiskinan itu dimana? Kalau menurut data dari Wiranto pada saat ia dikomentari makan nasi aking (nasi yang sudah bekas lalu dikeringkan dan kemudian di makan kembali), jadi mereka yang pendapatannya dibawah 2 dolar sebagaimana anggaran yang diberikan bagi satwa satwa di Afrika oleh PBB tadi. Nah masyarakat di belahan dunia manapun masih banyak yang makan nasi aking dan juga mereka yang berpenghasilan dibawah 2 dolar perhari, inilah kira kira terminologinya,” pungkasnya. (Dns)

Previous post

Heri Koswara Masuk Nominasi Calwalkot Bekasi dari Nadhlatul Ulama

Next post

PKS Siap Menangkan Pilgub Jabar dan Pilkada Kota Bekasi 2018

saluransatu1

saluransatu1

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *