LegislatifNasional

Marak Pemerkosaan, DPRD Kabupaten Sukabumi Desak Pemda Buat Perda

SALURANSATU.COM – Maraknya kasus pemerkosaan anak di bawah umur oleh orang terdekat, bahkan oleh ayah kandung sendiri akhir-akhir ini di Kabupaten Sukabumi, membuat beberapa pihak geram.

Komisi IV DPRD kabupaten Sukabumi mendesak pemerintah daerah supaya segera dibuatkan peraturan daerah yang memayungi masyarakat baik dari aspek sosial maupun hukum padahal sebelumnnya pada tahun 2015 pernah masuk Proledga tapi belum pernah ada pembahasan lagi.

Akhir tahun ini komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi nendorong agar Perda ini bisa dibahas kembali walaupun belum masuk ke Bapemperda, tetapi akan segera diusulkan.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi dari FPKS, Leni Liawati menyatakan waktu pembahasan RAPBD Perubahan pihaknya mendorong dari sisi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (DP3A), leading sector-nya bekerjasama dengan kampus UMMI Sukabumi untuk menyusun naskah akademis.

“Kami mencoba berkomunikasi dengan mitra komisi yang bisa bersinergi berkaitan dengan hal tersebut misalnya dengan dinas pendidikan mendorong untuk lebih menguatkan implementasi Perbup tentang 10 pembiasaan akhlak mulia di sekolah sehingga dari sisi ruhiyah, fikriyah, jasadiyah terjaga. Kemudian kami juga mendorong agar di sekolah lebih dikuatkan lagi pendidikan berkarakter,” katanya saat dihubungi Saluransatu.com, Senin (25/9/1017).

Adapun dengan Dinas DPPKB, kata Leni ada beberapa program yang bisa disinergikan salah satunya penyuluhan PIK Remaja. Ada juga berbagai kegiatan di antaranya program ketahanan keluarga, dan lain-lain.

“Di DP3A lebih mengoptimalkan peran Motekar (motivator ketahanan keluarga) untuk lebih aktif ke masyarakat dalam pemberdayaan, penyuluhan, pendampingan dan advokasi. Kalau dengan Dinsos lebih ke penanganan ketika sudah terjadi kasus.
Sebenarnya kita sudah punya perda tentang pelarangan pelacuran dan perbuatan asusila untuk memberikan sanksi tapi masyarakat banyak yang belum tahu, sehingga sosialisasi produk hukum harus lebih digencarkan. Untuk penanganan khusus kasus anak di Perda pelarangan pelacuran dan perbuatan asusila tidak dijelaskan sehingga kami memandang Perda Perlindungan Anak sudah wajib dilahirkan di kabupaten Sukabumi. Saya berharap salah satu konten dari Perda memberikan sanksi yang lebih berat apabila pelaku dari keluarga apalagi ayah kandung,” tandasnya. (wnd)

Previous post

Indo Consulting Network : Herkos - Anggawira Mampu Lawan Petahana

Next post

Sambut Hari Agraria Nasional Ke 57 BPN Kota Bekasi Bertekad 4 Lebih

saluransatu1

saluransatu1

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *