DPRD Nilai Ahok Tidak Konsiten dengan Janjinya

SALURANSATU.COM – Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata menanggapi perihal realisasi dana hibah Provinsi DKI Jakarta sebesar 187 miliar yang sebelumnya dijanjikan Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. Ahok beberapa waktu lalu mengatakan akan menggelontorkan dana hibah sebesar 1 triliun kepada Pemerintah Kota Bekasi. Ariyanto mengatakan, jauh sebelumnya dirinya sangat mewanti-wanti kalau Ahok itu suka memberikan harapan palsu.
“Gua kate juga ape jangan percaya sama Ahok, Ahok itu tukang PHP (Pemberi Harapan Palsu),” ujarnya saat ditemui di ruang komisi A DPRD kota Bekasi, jalan Chairil Anwar, Margahayu, Bekasi Timur pada Kamis (22/9).
Sejak tahun 2015, dirinya telah mewanti-wanti Walikota Bekasi untuk tidak termakan janji-janji dari Ahok, karena katanya, apa yang selama ini digembar-gemborkan dan disampaikan melalui media tidak terbukti.
Dia bilang akan melakukan perbaikan, semua itu baru janji-janji, dia bilang mau meningkatkan perhatian terhadap masyarakat sekitar, itu juga semua janji-janji belaka. Oleh karena itu, politisi muda PKS ini mendesak Walikota Bekasi untuk bersikap tegas , karena ini menyangkut nyawa manusia, nyawa warga kota Bekasi yang terkena dampak dari pembuangan sampah TPST Bantar Gebang.
“Meskipun juga kita tidak memungkiri ada TPST sumur batu milik kita juga yang bermasalah tapi kalau dilihat dari jumlah tonase sampah dan luas area TPA nya jauh lebih besar dari pada TPST Bantar Gebang, tentu saja jauh lebih besar dampak lingkungannya,” imbuhnya.
Sementara itu saat ditanya, Walikota Bekasi hanya menerima saja pemberian dana hibah tersebut, Arianto menjawab,
“Saya melihat Walikota Bekasi dalam hal ini memiliki beban, terutama beban politis, karena hari ini partainya (Golkar) mendukung Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok , ya jadi mungkin saja takut disemprit jika bersebrangan dengan Ahok,” katanya lagi.
Menurutnya, sikap kooperatif Walikota Rahmat Effendi bisa dipahami, bahwa memang dalam kondisi yang demikian agak sulit juga untuk bersuara lebih kritis untuk menyikapi Ahok, namun demikian sikap pemerintahan mestinya tidak boleh seperti itu, apalagi menurutnya, pemerintah ini memiliki kewajiban untuk melindungi warga dan masyarakatnya. Seandainya sampai ada persoalan persoalan besar di warga masyarakat, kata dia, tentunya ini menjadi tanggung jawab pemimpinnya.
Ariyanto mengakui ada semacan pemanfaatan momentum oleh Ahok terhadap pemerintah kota Bekasi.
“Ahok ini saya lihat memanfaatkan momentum kemesraan dirinya dengan walikota, oleh karenanya DPRD tidak bisa tinggal diam dan akan tetap meminta pertanggung jawaban DKI Jakarta atas pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan selama ini oleh mereka dan tidak mau memberi maaf kepada mereka kalau mereka tidak mau bertanggung jawab.
“Jadi persoalan maaf itu bagi saya sifatnya pribadi, tapi kalau ini menyangkut hak- hak warga menurut saya bukan cuma maaf tapi harus melakukan perubahan-perubahan dan tanggung jawab melaksanakan isi perjanjian kerjasama tersebut,” tutupnya. (dns)